JAKARTA, (KC).-

Meski berharap tidak terjadi konflik yang serius usai hari pencoblosan, Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Ryaas Rasyid mengatakan aparat keamanan harus melakukan antisipasi. Bagaimana pun keadaan saat ini menurutnya tidak bisa dianggap enteng. Ryaas mengatakan aparat keamanan perlu mengidentifikasi mengenai pihak yang dirugikan atas kemenangan salah satu calon.

“Kalau kerugiannya besar dan menyangkut kepentingan besar juga, bisa saja ada reaksi yang tidak kita harapkan. Baca saja sekarang sudah muncul soal kasus yang diprovokasi di media dan media sosial. Menurut saya itu bukan tidak mungkin terjadi. Antisipas itu karena bisa saja kelompok tertentu memaksakan kehendak,” katanya.

Hal ini dikemukakannya dalam diskusi “Peluang Rekonsiliasi Pasca Pilpres” yang digelar Populi Center di Rarampa Resto Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tidak menutup kemungkinan,kata Ryaas, bisa saja ada reaksi setelah pengumuman pemenang pilpres atau setelah keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pilpres. Dia memperkirakan pilpres akan disengketakan jika kemenangan capres sangat tipis. “Jangan anggap enteng,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pertahanan, Direktur Eksekutif Institut Peradaban Salim Said mengatakan sinyalir adanya persoalan usai pilpres memang ada. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini harus benar-benar profesional. Jika tidak dikelola dengan baik, Salim mengatakan ada potensi perpecahan. Meski begitu, Salim mendorong agar masyarakat benar-benar sudah “selesai” dengan Indonesia yang beraneka ragam. Bhineka Tunggal Ika menurutnya merupakan Indonesia yang sesungguhnya.

“Kecemasan saya siapa pun yang menang, akan tipis. Justru yang kalah tidak terima kekalahan dan curiga ada permainan, ini bisa terjadi. Sehingga di sini penguasa punya peran mengendalikannya,” katanya.

Namun, Salim mengingatkan, jika melakukan kekacauan, pelakunya harus melakukan kalukulasi karena melakukan kekacauan tidak membawa keuntungan, melainkan kerugian. Itu sebabnya, demi antisipasi konflik ini, Sali menyerukan agar semua pihak tidak mendramatisir hal-hal negatif yang muncul. Lalu, penyelenggara pemilu juga harus bekerja profesional.

“KPU harus bekerja profesional. Kalau ada keributan, salah satu sumbernya itu KPU. Mereka harus yakinkan mereka kerja profesional. Kalau tidak profesional dan gampang dipengaruhi maka kredibilitasnya merosot sehingga kalau ada kekacauan, gampang diikuti publik,” katanya.(PRLM/KC)