MAJALENGKA,(KC).-

Masing-masing Komisi di DPRD Kabupaten Majalengka saat ini tengah melakukan pembahasan rencana kerja (Renja) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Majalengka tahun anggaran 2015.

Upaya itu  sebagai bahan penyususan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama para pimpinan OPD di lingkungan pemkab setempat, Rabu, (8/10/2014) yang berlangsung di ruang komisi DPRD setempat. Tujuan dari pembahasan ini, untuk melihat sejauh mana program yang akan digulirkan OPD atau SKPD setempat di dalam RAPBD tahun 2015 mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Tarsono D. Mardiana mengatakan, pembahasan KUA-PPAS ini baru berlangsung beberapa hari yang lalu. Masing-masing komisi yang terdiri dari komisi A, B, C, dan D, mereka melakukan pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing. “Maksud pembahasan di tiap komisi ini, di antaranya untuk melihat program APBD 2015 kedepan,” katanya.

Menurut Sekretaris Umum DPC PDIP Kabupaten Majalengka ini, pembahasan di komisi hanya sebatas program, untuk kebijakan anggaran akan diserahkan ke Badan Anggaran.”Nanti kalau sudah di komisi, mereka akan memberikan rekomendasi ke banggar,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, sebenarnya pembahasan KUA-PPAS oleh komisi di DPRD masih menjadi polemik.”Pembahasan ini masih menjadi perdebatan. Termasuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) itu menjadi ranah eksekutif, bukan legislatif. Tapi saat ini kita melaksanakannya,”katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Saefudin mengatakan pihaknya sudah melaksanakan rapat pembahasan dengan sejumlah OPD yang menjadi mitranya. Itu antara lain, “Rencananya setelah dibahas ke Komisi. Itu akan ditindaklanjuti di Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut,” tutur politisi asal PKS ini.

Ia menambahkan pembahasan dengan mitra terkaitnya di mulai dari pagi hingga sore hari. Dari pembahasan itu, diharapkan agar program yang akan digulirkan dilaksanakan eksekutif itu tidak sia-sia. Utamanya, berkaitan dengan anggaran yang akan digelontorkan bisa terpantau dan diawasi semaksimal mungkin.”Hikmah lain dari pembahasan di tiap komisi ini, agar kita bisa memonitoring dan melihat program KUA-PPAS, khususnya berkaitan dengan dana yang ada sesuai dengan peruntukannya dan tidak terbuang tanpa manfaat,” jelasnya.

Berdasarkan pengamatan Kabar Cirebon, nampak terlihat Kepala Dinas PSDA-PE, Agus Tamim, Kepala Dinas Pertanian, H Wawan S dan para pimpinan OPD lainnya. “Ya, betul kami sudah melakukan pembahasan dengan anggota DPRD perkomisi,” kata salah seorang pejabat di Dinas Pertanian yang mendampinginya.(C-31)