SUMBER, (KC).-

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cirebon sebesar Rp 1.389.500 yang telah disepakati lewat Dewan Pengupahan setempat, dipersoalkan elemen buruh.

Padahal, usulan UMK 2015 itu telah diajukan ke Gubernur Jawa Barat. Aliansi buruh menilai besaran yang ditentukan pemerintah daerah melalui Dewan Pengupahan masih jauh dari harapan.

Perwakilan Serikat Pekerja Aneka Industri, Harto (43 tahun) mengatakan, pihaknya mempertanyakan survei yang dilakukan tim dari Dewan Pengupahan. Pelaksaan dan jumlah barang yang disurvei, tidak sesuai dengan yang diinginkan pekerja.

Dirinya mencontohkan, dari satu jenis produk yang disurvei, tim mengambil harga terendah dan bukan rata-ratanya. Padahal, kualitas yang diberikan dari jenis produk itu bisa disebut tidak cocok.

“Misalkan sabun mandi atau minyak goreng, ada empat barang yang disurvei beda merk dan mereka mengambil harga yang paling rendah. Padahal, ada tiga barang dengan nilai yang sama. Nilainya itu lebih tinggi dari yang ditentukan,” ujarnya saat ditemui KC, Rabu (5/11/2014), sebelum audiensi dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon yang dilangsungkan di Ruang Paseban, Kantor Bupati Cirebon.

Dalam penentuan ini, lanjut Harto, perwakilan buruh yang masuk ke dalam Dewan Pengupahan tidak diberikan kesempatan memberikan pendapat mereka. Perwakilan buruh hanya disodori surat untuk ditandatangani dan bukan diganti. “Mereka itu anggota baru, sehingga masih belum mengerti. Mereka tahunya tanda tangan saja,” tambahnya.

Pekerja lainnya, Asep (24 tahun) menyatakan, nilai UMK yang diajukan belum menghitung adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM akan berdampak pada baiknya kebutuhan  pokok. Jika itu terjadi, sangat sulit mencapai titik keseimbangan dalam kehidupan para pekerja.

“Rencana kenaikan BBM mulai tahun depan sudah kencang. Kalau itu terjadi bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Nilai ajuan tersebut, kami rasa masih kurang,” terangnya.

Ditanya nilai ideal UMK Kabupaten Cirebon, Asep menyebutkan, rata-rata dari hasil survei berada pada angka Rp 1.500.000. Untuk itu, pihaknya akan memperjuangkan perubahan dari nilai UMK yang diajuan.

“Kami sudah melakukan survei dan hasilnya Rp 1.500.000. Nilai ajuan UMK yang sekarang itu terendah dan kami heran kenapa pemerintah menyetujuinya,” tandasnya.

Asep mengancam melakukan aksi dengan jumlah massa lebih besar bila usulannya tidak diakomodir pemerintah daerah.

 

Sudah disepakati

Dalam audiensi dengan Disnakertrans, dijelaskan angka ajuan sudah sesuai dengan prosedur dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, perwakilan pekerja dan pengusaha.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Deni Agustin menginginkan adanya pemahaman dalam diri pekerja untuk tidak menyamaratakan kekuatan pengusaha.

“Kami tidak bisa memaksa upah tinggi kepada pengusaha kecil. Dengan UMK tahun ini saja, banyak pengusaha yang mengeluh kepada kami. Ada pengusaha yang tidak sanggup untuk memenuhinya. Kami dari pemerintah daerah berada di tengah dan berpihak kepada semuanya. Kami tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga mencari jalan tengah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan masing-masing pihak,” paparnya di hadapan para pekerja.

Dengan adanya penolakan ini, Deni tidak akan mengganti ajuan yang telah diserahkan ke gubernur. Namun, Deni juga tidak menolak  harus ada perbaikan dalam penentuan nilai UMK.

Meski awalnya sejumlah aliansi buruh menolak penetapan UMK 2015, Deni meyakinkan semuanya telah menyetujui setelah diberikan penjelasan.

“Mereka (aliansi buruh-Red) awalnya mempertanyakan¬† teknis penetapan UMK. Namun, pada akhirnya mereka setuju. Hanya saja, pada penetapan UMK 2016 nanti minta dilibatkan. Kami berjanji akan memfasilitasinya dan turut melibatkan demi kondisivitas daerah,” tegas Deni.

Diberitakan sebelumnya, UMK Cirebon 2015 ditetapkan Rp 1.389.500. Jumlah tersebut naik 14,57 persen dari UMK tahun lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, memastikan penetapan UMK telah disepakati para pengusaha dan perwakilan serikat pekerja.

Penetapan UMK ini, menurut Deni, didasarkan hasil penentuan kebutuhan hidup layak yang didapat dari survei di lapangan. Survei melibatkan pihak pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja dan pakar perekonomian. Survei dilakukan diempat pasar yakni Pasar Mundu, Ciledug, Pasalaran Weru serta Junjang Arjawinangun. “Berdasarkan survei, KHL untuk UMK 2015 sebesar Rp 1.389.267. Jadi, UMK merupakan hasil dari pembulatan KHL,” pungkasnya.(C-18)