PEMBANGUNAN mega proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, bukan tanpa masalah. Banyak persoalan yang terjadi dan hingga kini belum ada penyelesaian.

Seperti penolakan yang dilakukan warga Desa Sukamulya. Warga setempat tidak mau jika tanahnya direlokasi ke tempat lain. Mereka tetap akan bertahan. Hal itu seperti diutarakan warga Sukamulya ketika menerima rombongan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Desa Sukamulya belum lama ini.

Kedatangan para wakil rakyat guna menyerap aspirasi masyarakat Sukamulya, yang merupakan satu-satunya desa yang menolak pembangunan BIJB yang melintasi desanya.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bersatu Menolak BIJB (FKMBM BIJB), Herry Susana Kalangi mengatakan, pada pertemuan itu pihaknya bersama warga lainnya menolak pembangunan BIJB yang berada di desanya. Karena pemerintah tidak akan menjamin perekonomian masyarakat Desa Sukamulya bisa lebih baik dan sejahtera jika BIJB terwujud.

“Kami sudah hidup sejahtera, rukun. Tapi dengan adanya pembangunan BIJB semuanya berubah. Saat ini warga kami terjadi disharmonisasi antara warga Desa Sukamulya yang pro dan kontra terhadap pembangunan BIJB,” kata Herry mewakili warga lainnya.

Bukan hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait tanah seluas 13 hektare yang sudah dibebaskan di Desa Sukamulya, namun pihaknya tidak mengetahuinya.
“Jujur saja, hingga saat ini kami tidak mengetahui bagaimana master plan pembangunan BIJB itu seperti apa,”kata Herry

Bukan hanya itu, Herry pun meminta agar aparat maupun instansi lainnya menertibkan keberadaan rumah hantu yang hingga saat telah merugikan keuangan negara. Sebab rumah asal-asalan itu tidak berpenghuni dan sengaja dibangun guna mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dengan jumlah yang besar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Syahrir menjelaskan pihaknya akan memberikan rekomendasi tentang aspirasi masyarakat ke Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan.
Menurut dia, kehadiran anggota dewan saat ini hanya sekadar mendengarkan, melihat dan menindaklanjuti segala aspirasi yang berkembang di masyarakat terutama Desa Sukamulya saat ini.
“Kami menyarankan, pergantian bukan hanya dalam bentuk produktivitas ekonomi, tapi harus ada pembangunan kembali di sektor-sektor sosial lainnya. Sehingga tidak memecah belah tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada saat ini,” ungkapnya.

Camat Kertajati, Aminudin membenarkan bila di Desa Sukamulya warganya terbelah menjadi dua terkait BIJB. “Sebenarnya yang menolak itu hanya segelintir orang, warga lainnya banyak yang mendukung,” ungkapnya.

Disamping itu, maraknya aksi spekulan dan calo tanah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembanguna BIJB. Dalam hal itu pemerintah pun tak bisa membendung aksi spekulan dan calo tanah tersebut. Selama ini motif pengusaan lahan oleh spekulan berdasarkan pada pendekatan bisnis dan ekonomi. Sehingga pemerintah membayar dengan harga tinggi.

Selain yang menolak maupun banyaknya calo tanah, ternyata kehidupan sebagian masyarakat yang telah menerima uang ganti rugi pembangunan BIJB, kebanyakan uang yang digunakan untuk keperluan konsumtif daripada kegiatan produktif. Hal itu diakui sejumlah mayarakat dan aparatur pemerintahan desanya.

“Kebanyakan warga setelah mendapatkan dana ganti rugi itu bergaya hidup mewah. Mereka banyak yang membeli barang-barang kebetuhan yang dinilai konsumtif seperti mobil, sepeda motor, kulkas, dan lainnya,” kata Rustama, Kaur Ekbang Desa Sukakerta Kecamatan Kertajati, kemarin.

Ia menghawatirkan, tindakan yang dilakukan warganya dapat berdampak negatif setelah dibangunnya bandara. “Masyarakat bukan malah menggunakan dana itu untuk kegiatan produktif seperti membuat usaha, atau kegiatan lainnya yang sifatnya baik untuk masa depan. Khawatirnya kalau masyarakatnya terus berfoya-foya mereka bakal terisolir, karena dana ganti rugi habis seketika,”ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, H Ade Rahmat Ali mengatakan, pembebasan lahan untuk perluasan landasan pacu (runway) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, terkendala pembebasan lahan dari warga Desa Sukamulya.

“Kalau lahan yang sudah dibebaskan secara keseluruhan kurang lebih 800 hektare dari total kebutuhan seluas 1.800 hektare. Tapi di dalam ‘runway’ sepanjang 2.500 hektare yang telah dibangun ada 50 hektare lagi yang belum dibebaskan milik warga Desa Sukamulya karena adanya penolakan. Itulah yang menjadi ganjalannya saat ini,” kata Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) BIJB ini.

Menurut dia, pihaknya tengah berupaya keras melakukan komunikasi secara intensif melalui jalur musyawarah mufakat warga tanah yang dimilikinya mau dibebaskan.”Masalah ini ini kami dari pemerintah dengan warga masih belum menemukan titik temu. Misalnya, ada warga yang meminta harga jual tanah permeternya Rp 2-5 juta. Tentunya kami tidak bisa melaksanakan itu, karena harga sudah ditentukan melalui tim apraisal,” kata mantan Kepala Dishub Kabupaten Majalengka ini.

Bilamana persoalan itu masih buntu, sambung dia, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri. “Pembangunan bandara ini untuk kepentingan umum. Kalau warga tetap menolak, tetap akan diberikan tapi uangnya diambilnya di PN itu sesuai dengan aturan pemerintah,” ujarnya.(Jejep/KC)