ASISTEN deputi pemberdayaan dan kerukunan umat beragama kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Iwan Eka Setiawan didamppingi Sultan Kasepuhan XIV, PRA Arief Natadiningrat, berdialog dengan para peserta pada rapat koordinasi pendidikan multikultural dan toleransi umat beragama di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kamis (5/11/2015).* Iwan/KC

CIREBON, (KC).-

Tak sedikit konflik agama mengakibatkan pecahnya nilai-nilai kerukunan umat dalam beragama. Akar dari munculnya konflik tersebut karena adanya kesenjangan sosial. Sebagian besar konflik yang muncul di Indonesia memang terjadi akibat adanya kesenjangan sosial.

Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Iwan Eka Setiawan, selain persoalan kesenjangan sosial, konflik antarumat beragama juga kadang diakibatkan adanya pendirian tempat ibadah. Padahal, persoalan pendirian tempat ibadah bukan kewenangan pihaknya. Melainkan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Dirinya berharap, Kemenag lebih bisa menyosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri PMB No 8/2006 soal pendirian tempat peribadatan. “Itu bukan ranah kami. Kalau kami lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya usai Rapat Kordinasi Pendidikan Multikultural dan Kerukunan Umat Bergama di Keraton Kesepuhan, Kota Cirebon, Kamis (5/11/2015).

Pihaknya berjanji akan memerangi konflik agama yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial melalui program yang berazas gotong royong. Program tersebut diyakini mampu menekan angka konflik. Program yang diusulkan pihaknya merupakan program pemerintah yang harus bisa bekerja sama dengan lembaga seperti Rumah Zakat, Baznas dan badan amil zakat (BAZ) lainnya.

“Kami merancang suatu program untuk lebih mengikat kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan memberi bantuan kepada pondok pesantren, lansia, atau melakukan pemberdayaan perempuaan,” ujarnya.

Untuk bisa menggolkan program tersebut, kata dia, tentunya pemerintah harus bisa mebuat maping prioritas agar bantuan itu bisa disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Dengan membuat maping terlebih dahulu, maka pemerintah setempat akan menghitung perubahan yang terjadi. “Selama ini para lembaga zakat itu memberikan bantuan sekenanya saja, tergantung dari proposal yang masuk,” ucapnya.

Diakui Iwan, Kemenko sendiri sudah melakukan hal tersebut di Banten. Dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah Banten, pihaknya sudah menggelontorkan program pemberdayaan pondok pesantren.

Lebih lanjut, Iwan menilai, untuk konflik yang ada di Kota Cirebon terbilang masih tidak terlalu rawan. Hanya saja, yang sering terjadi di Kota Cirebon adalah konflik agama yang diakibatkan oleh pendirian termpat peribadatan. Hal tersebut menurutnya terjadi lantaran menggunakan tanda tangan palsu untuk mengurus perizinannya. Sehingga, mendapat protes dari golongan tertentu.

“Mungkin kesalahannya pada kuota yang harus dipenuhi. Semisal 90 orang yang akan beribadah, tapi karena jamaahnya kurang, meraka memalsukan tanda tangan dengan mencantumkan nama warga yang bukan warga sekitar tempat rumah ibadah itu,” katanya.

Sementara itu, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat mengatakan, umat beragama di Cirebon sudah sangat rukun. Kerukunan di Cirebon sudah terjaga sejak 600 tahun silam. “Saya harap terus demikian dari dulu, sekarang hingga mendatang,” ujarnya.

‪Namun, untuk masalah konflik yang sering muncul lantaran adanya protes perihal pendirian tempat ibadah, menurutnya, adalah suatu dinamika kehidupan. “Ketentuan dan undang-undang yang ada di Indonesia tidak semua agama menerimanya, makanya harus ditinjau untuk menghasilkan kesepakatan bersama,” pungkasnya.(Imam/Ali/Job/KC)