KOMISARIS CSI Grup sekaligus pengawas koperasi, Iman Santoso bersama pengacara melakukan hak jawab terkait pemberitaan CSI di kawasan CSB Mall Kota Cirebon, Rabu (25/11/2015).* Iwan/KC
KOMISARIS CSI Grup sekaligus pengawas koperasi, Iman Santoso bersama pengacara melakukan hak jawab terkait pemberitaan CSI di kawasan CSB Mall Kota Cirebon, Rabu (25/11/2015).* Iwan/KC

CIREBON, (KC).-

PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) merasa tidak merugikan masyarakat (nasabah) dengan skema investasi yang mereka tawarkan kepada para nasabah. Jika saat ini ada nasabah yang kesulitan dalam mengambil uang ke CSI, maka CSI siap menggantinya tanpa harus melalui prosedur yang bertele-tele.

Mulai dari awal berdiri hingga terakhir pemeriksaan data perizinan oleh Tim Waspada Investigasi pada Selasa lalu, CSI menyatakan tidak ada satu pun nasabah yang dirugikan dan  datang untuk mengambil uang yang telah mereka tanamkan di perusahaan ini.

Pihak PT CSI menyatakan, seluruh regulasi yang mengatur CSI langsung turun dari Kementerian Koperasi, karena perusahaan ini dibentuk untuk mendirikan koperasi.

“Saya tidak mau mati konyol dengan melangkahi seluruh aturan yang ada, makanya saat pertama kali mulai berbisnis sudah kami sertai dengan seluruh perizinan. Kalaupun ada muncul persoalan kami digerebek ataupun apa pun namanya itu salah besar, kami hanya dimintai data perizinan yang tentunya dengan senang hati kami memberikannya karena memang izinnya sudah lengkap,” kata Komisaris PT CSI, Iman Santoso kepada KC, Rabu (25/11/2015).

Iman menambahkan, saat ini PT CSI sudah memiliki 27 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah. Cabang-cabang ini beberapa di antaranya berada di kawasan Jabodetabek, di antaranya Jakarta Selatan, Bekasi, ataupun Depok.

“Pusat kami memang di Cirebon, di sini pangsa besar nasabah kami. Total seluruh nasabah sudah ada 3 ribu orang. Kami tegaskan sekali lagi,  kami memiliki cabang di kantong Jabodetabek,” ujar Iman.

Iman menegaskan, selama ini tolak ukur jika koperasi CSI merugikan nasabah seharusnya ada nasabah yang mengaku merasa dirugikan kemudian meminta uangnya dikembalikan.

“Tapi sampai dengan detik ini tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau ada yang merasa dirugikan jangan diam saja, datang ke kantor dan akan langsung kami ganti,” ujarnya.

Untuk keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, menurut Iman, memang 5 persen per bulan namun itu pun sudah digabung dengan sisa hasil usaha (SHU).

“Total keuntungan per bulannya mencapai 1 persen hingga 1,5 persen. Kalaupun mencapai 5 persen itu digabung dengan SHU yang mereka terima,” ungkapnya.

Berbadan hukum

Pengacara PT CSI, Mari Kusbianto mengatakan, koperasi CSI jelas berbadan hukum. Maka, transaksi yang digunakan merupakan simpan pinjam dari anggota dan untuk anggota. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan (IJK) pun tidak bisa mengawasi karena koperasi CSI bukan lembaga perbankan. Begitupun degan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti). Bappebti yang melakukan pengawasan di pasar modal diyakini CSI tidak berhubungan sama sekali, karena CSI tidak bergerak di pasar modal.

“Sekali lagi kami tegaskan, kalau kami ini merupakan koperasi, bukan bergerak di pasar modal ataupun perbankan,” ujarnya.

Mari menandaskan, sistem yang digunakan oleh koperasi CSI bukanlah sistem multi level marketing atau MLM. Menurutnya, jika saja warga jeli melihat bagaimana marketing CSI menjalankan usahanya, maka masyarakat akan mengetahui kalau sistem yang dianut bukanlah MLM.

“Koperasi dan MLM jelas beda jauh. Kami ini koperasi. Kalaupun ada marketing yang sedang menyosialisasikan terkait program CSI kemudian ada warga yang tertarik masuk, kan wajar-wajar saja. Jadi, bukan merekrut seperti MLM, karena beda sekali,” tuturnya.

Pengacara PT CSI lainnya, Darmaji mengatakan, karena merupakan koperasi maka setiap tahunnya selalu ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) layaknya koperasi lainnya. Sistemnya pun sama, yakni ada SHU yang di antanya bisa dijadikan pembiayaan untuk sarana dan prasarana atau yang lainnya.

Darmaji menegaskan, akta pendirian koperasi pun sudah disetujui oleh Kementeria Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan nomor keputusan 1152/BH/M.KUKM/V/2014.(C-16)