INDRAMAYU, (KC).-

Banyak peraturan daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-undang (UU) sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Perihal tersebut dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin dalam rilis yang diterima KC, Jumat (13/5/2016).

Menurutnya, Perda seperti itu sangat banyak. Bahkan yang sudah berumur lebih dari lima tahun pun banyak. Dan Perda seperti itu bisa dicabut.

“Salah satu Perda yang saat ini banyak ditentang karena dianggap bertentangan dengan UU adalah Perda Kabupaten Indramayu Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pertamina Refinary Unit (RU) Balongan VI beranggapan, bahwa mereka tidak dapat dikenakan kewajiban melakukan pembayaran retribusi. Alasannya, karena menurut Pasal 144 Ayat (2) UU Tahun 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pertamina termasuk Badan yang dikecualikan untuk melakukan Izin Gangguan. Akibat pengecualian tersebut, Pertamina juga tidak memiliki kewajiban membayar retribusi izin gangguan,” kata Irman, yang juga pendiri Firma Hukum Sidin Constitution.

Masih dikatakannya, Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 2009 tersebut tidak termasuk objek retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Karena itu, Irman memahami sikap Pertamina yang tidak mau tunduk pada Perda tersebut. ” Saya memahami, karena mereka pun memperjuangkan hak-hak hukum mereka,” katanya.

Dituturkan Irman, banyaknya Perda yang bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi, tidak lepas dari semangat otonomi yang ada. Akibatnya, paradigma yang sering muncul adalah otonomi itu sendiri. Padahal, secara hirarkis, harusnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Karena paradigma itulah, banyak Perda berjalan dengan logikanya sendiri,” lanjut Irman.

Dia mengingatkan, bahwa pertentangan seperti itu tidak hanya pada tingkatan Perda. Bahkan, UU pun tidak sedikit yang bertentangan dengan UUD 1945. Makanya tak heran, jika banyak pihak melakukan perlawanan, termasuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Sedangkan untuk Perda, langkah itu bisa ditempuh melalui Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung,” kata dia.

Sementara itu, menurut Head of Communication & Relation Pertamina RU VI, Rustam Aji menambahkan sikap Pertamina, bukan berarti BUMN tersebut tidak mau berkontribusi bagi pembangunan. Namun, karena Pertamina memang termasuk pengecualian dalam Perda tersebut.

Pertamina sendiri, selama ini terbukti banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan, baik nasional maupun daerah. “Pada 2015, Pertamina RU VI menerima penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai apresiasi bahwa operasional Pertamina RU VI tidak hanya memerhatikan aspek lingkungan hidup, namun juga program Community Development yang digulirkan juga mampu memberdayakan perekonomian masyarakat di sekitar Pertamina RU VI,” terang Rustam.(C-21)