SEJUMLAH petani sedang makan siang di pinggir sawah di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Rabu (7/9/2016). Dikategorikan masuk menjadi warga miskin, kepemilikan lahan petani hanya 0,3 hektar dan sebagian besar dari mereka menyewa lahan milik orang lain.* Fanny/KC

Ketimbang tidak Laku, Dijual Murah pun Pasrah

Oleh Fanny Krishna-Kabar Cirebon

JUMI (45 tahun), termenung di depan tumpukan padi yang baru saja dipanennya di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Rabu (7/9/2016). Bulir-bulir padinya banyak yang terkelupas dengan hasil yang kurang memuaskan. Sebelumnya, ada petani lain yang melewati sawahnya dengan membawa alat perontok padi dan membuat padinya banyak terinjak sebelum dipanen.

Hasil panen yang tidak seberapa di lahan sawah yang dipanennya ini ditambah dengan hasil yang kurang memuaskan membuatnya tidak makan dengan penuh semangat bersama rombongan petani lainnya di pinggir sawah. Hama wereng yang menyerang sepanjang musim kemarau basah turut memengaruhi kualitas padinya. Modal yang tidak seberapa terpaksa harus juga dikeluarkan untuk membeli pembasmi wereng.

Untuk 1 hektare lahan, Jumi harus mengeluarkan biaya sewa hingga Rp 7 juta/tahun. Biaya sewa ini belum ditambah dengan alokasi biaya lainnya, seperti pupuk, pestisida, ataupun biaya lainnya. Dengan 1 hektare lahan menghasilkan panen 1 kuintal atau setara dengan seribu kilogram. Jumi sebenarnya tidak banyak menghasilkan banyak keuntungan. Dua kali panen dalam setahun, Jumi harus rela dari padinya ini justru lebih banyak menghasilkan beras untuk konsumsi sendiri.

“Setidaknya saya tidak khawatir tidak bisa makan karena saya masih bisa makan dengan beras dari hasil panen saya sendiri,” katanya di sela-sela makan siang.

Dengan keluarga yang turun temurun menjadi petani, baginya sulit untuk keluar dari pekerjaannya ini. Sebab, keahliannya satu-satunya adalah menjadi petani. Diakui Jumi, banyak tengkulak yang membeli murah harga gabah dari padinya tersebut.
“Ketimbang tidak laku, dijual murah pun pasrah, Tapi mau bagaimana lagi, daripada banyak yang tidak terjual. Sisa gabah baru saya simpan sendiri untuk dikonsumsi keluarga,” tuturnya.

Gubenur Ahmad Heryawan pernah mengungkapkan jika petani di Jawa Barat merupakan warga yang masuk kategori termiskin. Hal ini dikarenakan mahalnya mata rantai ongkos penjualan padi, ditambah tengkulak yang selalu membeli gabah petani dengan harga yang murah.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon, Ali Efendi. Menurutnya, kepemilikan lahan yang rendah menjadi salah satu faktor kemiskinan mayoritas petani di Kabupaten Cirebon. Rata-rata kepemilikan tanah hanya mencapai 0,3 hektare dari total 53.000 hektare lahan yang terdapat di kabupaten.

Ali mengatakan, sekitar 850 ribu jiwa atau 40% penduduk Kabupaten Cirebon berprofesi sebagai petani padi. Hingga saat ini, sebagian besar dari petani itu hanya sebatas menggarap lahan sewaan.
”Masih lebih banyak petani yang menyewa daripada memiliki lahan sendiri. Lahan yang dimiliki suatu pihak pun, sebagian besar adalah milik orang luar daerah,” kata Ali.

Biaya tinggi

Hasil panen per tahun yang diperoleh petani dengan rata-rata lahan 0,3 hektare pun diperkirakan kurang dari 1 juta ton. Hal tersebut diperparah dengan biaya tinggi yang harus dihadapi petani ketika menjual hasil panen.

”Rantai penjualan dari petani hingga sampai ke pasar memang sangat tinggi. Adanya kenaikan harga pun tidak berdampak besar bagi petani, karena mereka menjual murah,” paparnya.

Menurutnya, hal tersebut kemudian dianggap sebagai salah satu faktor penyebab para petani terkategorikan dalam keluarga pra sejahtera. Ali menambahkan, profesi sebagai petani yang umumnya digeluti masyarakat pedesaan pun berimbas banyak pada upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.
Apalagi, sebagian besar petani memiliki keturunan yang cukup banyak. Selain itu, pola pikir anggota keluarga yang memilih untuk sama-sama menjadi petani pun seolah tidak memutus mata rantai kemiskinan. Ia mengibaratkan, siklus profesi petani yang turun temurun sebagai “lingkaran setan”.

”Kalau semua keturunan petani kembali menjadi seorang petani, ke depannya dikhawatirkan kondisinya akan semakin sulit. Mengingat lahan pertanian terus berkurang,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Maryono mengatakan, kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak hanya terfokus pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Ketidakjelasan mata pencaharian masyarakat, dianggap ambil bagian dalam kemiskinan di wilayahnya.
”Walaupun mayoritas merupakan petani padi, tapi kemiskinan yang terjadi tersebar secara merata. Diprediksi jumlahnya pun akan berubah-ubah,” kata Maryono.

Hal itu dipengaruhi oleh adanya kedatangan, kepindahan, kematian, dan sejumlah faktor lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini total penerima bantuan beras miskin (raskin) di Kabupaten Cirebon mencapai 176.715 KK, dengan penerima paling banyak di kawasan Astanajapura sebanyak 6.893 dengan total 103.395 kilogram beras.

Menurut Maryono, jumlah tersebut masih dapat bertambah, mengingat pada proses pendataan seringkali terjadi hal-hal di luar dugaan. Salah satunya aksi protes masyarakat yang merasa masuk dalam kategori miskin dan harus menerima bantuan pemerintah.***