Gedung DPRD Kota Cirebon/KC Online.*

CIREBON, (KC).-

Realisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir masih minim. Untuk itu, DPRD Kota Cirebon berencana mengusulkan perubahan peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon.

Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Handarujati Kalamullah menjelaskan, realisasi retribusi parkir hanya mencapai 65 persen dari target. Hal itu terjadi lantaran kenaikan target antara tahun sebelumnya dan tahun ini tidak realistis. Dengan adanya kenaikan target saat itu, katanya, asumsi yang digunakan adalah kenaikan tarif parkir hingga Rp 2.000. Padahal, saat itu dan tahun sebelumnya kondisi di lapangan penarikan retribusi sudah mencapai Rp 2.000.

“Kenaikan tarif parkir Rp 2.000 diharapkan dapat menyumbang kenaikan tarif sampai 100 persen. Sementara potensi pendapatan yang dipergunakan tahun lalu, kondisi di lapangannya sudah Rp 2.000. Jadi, dengan kenyataan seperti ini, sebenarnya sama saja seperti tahun lalu,” paparnya.

Andru sapaan akrabnya menambahkan, melihat situasi dan kondisi di lapangan, untuk menaikan pendapatan dari sektor retribusi parkir, harus ada perubahan perda tentang penyelengaraan perhubungan. Dari tarif yang hanya Rp 1.000 dinaikkan menjadi Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua, begitu pun dengan roda empat.

Kemudian, adanya penerapan konsep parkir khusus di sejumlah badan jalan tertentu. Konsep parkir khusus tersebut, sambungnya, sudah diterapkan oleh beberapa daerah, seperti Bogor dan Pemerintah Kota Yogyakarta.