Pelabuhan Cirebon/KC Online.*

CIREBON, (KC). –

Aksi kecaman terhadap pembukaan kembali bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon terus terjadi. Meski sudah dilakukan segala upaya dari pihak pelabuhan dan para pengusaha untuk meminimalisasi dampak debu yang ditimbulkan, namun belum bisa menjamin kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Di mata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jawa Barat (Jabar), bongkar muat batu bara sebagai tindakan yang illegal, karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Advokasi Walhi Jabar, Wahyu Widianto. Ia mengatakan, sejatinya PT Pelindo II Cabang Cirebon harus melakukan revisi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terlebih dahulu sebelum melakukan upaya teknis dalam meminimalisasi dampak debu batu bara.

“Nyatanya, saat ini PT Pelindo II Cabang Cirebon belum melakukan revisi amdal, tapi sudah melakukan upaya-upaya teknis dalam meminimalisasi dampak debu, yakni dengan pemasangan jaring, penyiraman dan lainnya.” terang Wahyu melalui sambungan telepon, kemarin.

Wahyu juga mempertanyakan dasar acuan dari upaya-upaya yang diambil oleh Pelindo tersebut. “Dokumen apa yang diacu? Karena amdalnya belum direvisi. Jadi, apa yang mereka lakukan itu kami menilai ilegal. Sebab, belum melakukan revisi amdal,” gugat dia.

Wahyu menuturkan, Pelindo seharusnya bisa lebih sabar. Karena, revisi amdal tersebut akan menjadi dasar diterbitkannya izin lingkungan untuk aktivitas. Sementara, saat ini, kata Wahyu, Pelindo mengklaim bahwa izin lingkungan terkait dengan aktivitas bongkar muat tersebut yang menerbitkan adalah kementerian sektoral, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu tidak logis.

“Tapi mereka mengklaim, bahwa izin lingkungan ini yang mengeluarkan adalah Kemenhub. Peraturannya ada di mana? Sementara izin lingkungan itu diterbitkan sejak ada UU Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan amdal yang digunakan amdal 1995, yang di dalamnya belum ada aturan izin lingkungannya. Seharusnya mereka harus mengurus izin lingkungan,” papar aktivis lingkungan itu.

Wahyu menyatakan, jika upaya-upaya teknis yang dilakukan Pelindo dalam meminimalisasi debu berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seharusnya hal tersebut juga dimasukkan dalam dokumen revisi amdal yang saat ini masih dalam proses.
“Kita lihat dulu didokumen amdalnya ada gak? Waktu itu kita lihat ternyata tak ada juga,” tandas Wahyu.(C-16)