illustrasi

Karena Kekosongan Blanko KTP

KUNINGAN, (KC).-

Sampai awal Desember 2016, tercatat 14 ribu warga Kabupaten Kuningan belum menerima KTP elektronik (e-KTP). Padahal mereka telah melakukan perekaman data. Sehingga mereka sempat mengalami kesulitan saat hendak mengurus sejumlah keperluan administrasi yang mensyaratkan keberadaan e-KTP.

Seperti sat hendak membuat atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan kartu BPJS, IMB, membuku rekening tabungan di bank dan sebagainya harus kerepotan, sebab KTP lama mereka tidak diterima.

“Kemarin saya hendak memperpanjang SIM. Namun saat itu permohonan saya tidak bisa diproses karena saya pakai KTP lama. KTP baru saya belum beres, padahal sejak bulan lalu saya telah melakukan perekaman data,” kata Ariyanto, warga Mandirancan, Selasa (6/12/2016).

Kemudian dikatakannya, petugas di loket pendaftaran pembuatan SIM menyarankan dia untuk mengurus surat keterangan pengganti KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan. Ternyata di Disdukcapil bukan hanya dirinya yang hendak mengurus surat keterangan pengganti KTP, tapi banyak warga lainnya. Meski antre lama, akhirnya yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan. Berbekal surat keterangan, akhirnya dia bisa mengurus SIM.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, H. KMS. Zulkifli didampingi Kabid Administrasi Kependudukan Rosjani Sekarwati dan Kasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Imat Masriadi saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa hingga awal Desember ini ada 13-14 ribu warga yang belum menerima e-KTP.

“Itu merupakan akumulasi sejak bulan September. Tidak hanya Kuningan yang mengalami hal ini, tapi semua wilayah di Indonesia,” katanya.

Menurut Rosjani, keterlambatan penerimaan e-KTP oleh para pemohon bukan faktor kesengajaan pihaknya, namun karena hingga saat ini Disdukcapil Kabupaten Kuningan belum juga menerima blanko KTP dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, belum dikirimkannya blanko karena gagalnya lelang pengadaan blanko yang dilakukan Kemendagri.

“Biasanya kami menerima blanko dari Kemendagri. Blanko yang kami terima itu kosong. Nanti proses pencetakan blanko menjadi e-KTP dilakukan di daerah dengan sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Untuk proses ini ada bantuan juga dari APBD. Karena hingga sekarang kami belum menerima blanko dari pemerintah pusat, maka pencetakannya pun tidak bisa kami lakukan,” tuturnya.

Sementara itu mengenai kepastian diterimanya blanko e-KTP oleh Disdukcapil, Rosjani tidak bisa memastikan, karena proses pengadaannya bukan kewenangan daerah namun Kemendagri.

“Sulit diprediksi, karena bisa saja kembali telat. Cuman, kalau boleh mengira-ngira tampaknya paling cepat Maret bisa dating. Karena ada informasi pada awal tahun depan akan kembali dilakukan lelang pengadaan blanko KTP,” ujarnya.

Tak khawatir

Hanya Rosjani mengimbau agar warga yang hingga saat ini belum menerima e-KTP agar tidak khawatir. Karena mereka bisa memperoleh surat keterangan pengganti KTP yang berlaku selama enam bulan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi .
“Terkait surat keterangan ini, kami juga sudah memberitahukannya kepada instansi terkait. Jadi nanti warga yang membawa surat keterangan pengganti KTP akan dilayani seperti biasa,” ucapnya.(Raharja)