PETUGAS Kantor Imigrasi Cirebon mengecek lokasi penampungan TKI diduga ilegal pasca pengrebegan oleh tim gabungan Polri, TNI dan Kejaksaan di Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/2/2017).* Iwan/KC
PETUGAS Kantor Imigrasi Cirebon mengecek lokasi penampungan TKI diduga ilegal pasca pengrebegan oleh tim gabungan Polri, TNI dan Kejaksaan di Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/2/2017).* Iwan/KC

CIREBON, (KC).-

PT Fajar Bela Bintang Rizki yang menaungi 52 TKI ilegal hasil penggerebekan di Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, tenyata ilegal. Diketahui, perusahaan ini menumpang di bangunan milik PT Hijrah Amal Pratama, sesama perusahaan jasa pengiriman TKI yang telah berhenti beroperasi sejak Desember 2016 lalu.

Seharusnya, saat akan menggunakan bangunan lama milik perusahaan lain, perusahaan baru harus mencatatkannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Namun, Disnakertrans tidak pernah menerima surat izin pergantian bangunan tersebut dari PT Fajar.

Selain itu, diketahui PT Fajar pun tidak memiliki perusahaan induk, padahal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, jika ada perusahaan induk TKI di Jakarta atau luar daerah Cirebon, maka harus ada kantor cabang di Cirebon.

“Kalau memang PT Fajar adalah perusahaan cabang penyedia jasa pengiriman TKI, maka harus ada perusahaan induknya. Perusahaan induknya ini yang sedang kita cari, tapi ternyata tidak ada,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Mohammad Sofyan, Selasa (28/2/2017).

PT Fajar pun diketahui belum pernah melakukan rekruitmen TKI. Surat Pengantar Rekrut (SPR), menurut Sofyan, memang tercatat pernah dimiliki oleh perusahaan ini.

“SPR memang ada, tapi diketahui belum pernah ada rekruitmen, karena harus ada pemberitahuan rekruitmen ke Disnakertrans. Kalau PT Fajar punya bukti bahwa mereka punya kantor induk di Jawa Barat sebaiknya mereka mendaftarkan diri,” ujarnya.

Pascapenggerebekan lokasi penampungan ke 52 TKI di sekitar Pasar Minggu, pada Senin sore, hingga kini Polres Kabupaten Cirebon belum menetapkan satu pun tersangka.

”Penggrebekan berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana pungli dan perdagangan manusia,” kata Kapolres Cirebon, Ajun Komisaris Besar Risto Samodra.

Sebanyak 52 calon TKI yang berasal dari berbagai daerah di Cirebon sudah dievakuasi dan diminta keterangan hingga Selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan, diduga rumah penampungan TKI di bawah naungan PT Fajar  yang dipimpin oleh seseorang dengan inisial IL tersebut telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

“Ini bisa dilihat dari sejumlah kejanggalan yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan,” kata Risto.

Kejanggalan tersebut di antaranya adanya manipulasi usia para TKI. Seharusnya TKI kelahiran 1998 seperti yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga, namun pada paspor  ditulis kelahiran 1996. Sementara itu Ketua Tim UPP Saber Pungli Kabupaten Cirebon yang juga memimpin penggerebekan  penampungan TKI tersebut, Komisaris Polisi Boni Facius mengungkapkan, pihaknya akan mendalami apakah ada keterlibatan oknum dari sejumlah instansi terkait dalam pemalsuan data diri calon TKI tersebut.

“Tidak hanya itu, ternyata sejumlah dokumen tidak kami temukan saat melakukan penggeledahan kembali,” kata Boni.

Diduga dokumen tersebut sudah dibawa, karena beberapa calon TKI hari ini akan ada yang dikirimkan ke luar negeri.

Boni menambahkan,  dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan  calon TKI tersebut terlebih dahulu akan transit di Batam. “Kemudian mereka akan dibawa ke Singapura dan Malaysia,” kata Boni.

Didoktrin

Namun calon TKI tersebut sudah didoktrin  dan diminta menjawab mereka akan berlibur di Singapura dan Malaysia. Bahkan calon TKI ini sudah membuat perjanjian dengan pihak perusahaan yang menyatakan mereka tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada diri calon TKI tersebut saat sudah bekerja di luar negeri.

Saat ini, lanjut Boni, sudah ada tiga pengurus perusahaan yang diperiksa. “Selanjutnya akan kita panggil dua orang lagi,” kata Boni.

Sekalipun belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Boni mengaku sudah mengarah ke penetapan tersangka. Ada pun dugaannya yaitu perdagangan manusia seperti tercantum pada Pasal 102 ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri atau Tindak Pidana Perdagangan Orang atau membawa orang Indonesia keluar wilayah negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dengan ancaman kurungan tujuh tahun penjara.

Sementara itu, pantauan KC di lokasi penampungan di Desa Palimanan Timur, Selasa,  suasana sudah tampak sepi. Lokasi penampungan sendiri berada di pusat keramaian pasar. Saat diintip di jendela kamar, terlihat beberapa tempat tidur susun. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakat Desa Palimanan Timur, Sunaryo, yang datang ke lokasi mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah berkali-kali menegur pemilik perusahaan agar memasang papan plang perusahaan di lokasi penampungan tersebut.

“Tapi hingga saat penggerebekan, pihak perusahaan tidak juga memasang plang tersebut. Kami sudah curiga sebenarnya, jangan-jangan ilegal,” katanya.(C-11/C-16)