CIREBON, (KC Online).-

Dinas Pendidikan Kota Cirebon mengimbau agar semua sekolah, mulai dari PAUD, SD dan SMP agar bisa menerapkan standar pelayanan minimal di sekolahnya masing-masing. Penerapan standar tersebut sebagai salah satu langkah mewujudkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang benar.

karaoke-room

“Melihat dinamika sekarang jumlah rombel sangat tidak beraturan, terutama terjadi di sejumlah sekolah favorit. Di mana seharusnya untuk SD berjumlah 36 orang dalam satu kelas, sementara SMP itu 32 orang dalam kelas. Sekarang justru diisi mencapai sebanyak 42 orang siswa. Hal ini berdampak menurunnya prestasi sekolah, dan beban mengajar bagi para guru di sekolah juga akan semakin bertambah,” kata Kepala Dinas Pendidikan, H Jaja Sulaeman seusai Seminar Pendidikan Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Rabu (26/4/2017) di Ruang Aula Kampus Unswagati Cirebon.

Menurut Jaja, standar pelayanan minimal itu memiliki delapan poin, mulai dari standar isi, standar sarana prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pengelolaan, standar penilaian, itu menjadi patokan agar bisa berjalan sebagai mana mestinya.

Jaja menargetkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini semua pihak harus berkomitmen mulai dari masyarakat, orang tua, termasuk dari DPRD, LSM dan lain sebagainya, untuk bisa sama-sama membangun pendidikan yang standar. Saat ini juga tengah dirancang Peraturan Walikota (Perwal) PPDB. Ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya rombel sesuai ketentuan.

Salah satu narasumber seminar yang juga Dekan FKIP Unswagati, Prof. Dr. H Abdul Rozak, mendukung langkah Dinas Pendidikan tersebut. Namun semua itu harus bisa ditaati semua pihak. “Tinggal sekarang bagaimana semua pihak bisa memberlakukan itu, apapun risikonya,” tegas Rozak.

Sementara salah satu peserta seminar yang juga Kepala SMPN 18, Muhammad Casila menilai, sebetulnya kebijakan semuanya sudah ada di Permendikbud, bahwa di masing-masing sekolah sudah ditentukan masing-masing persennya, penerimaannya nanti ditentukan di sekolah masing-masing butuhnya berapa persen.

“Nantinya sekolah saat mendekati PPDB itu mengusulkan, misalnya membutuhkan sepuluh kelas, satu kelas isinya misalkan 34, berarti kan 340 siswa di sekolah tersebut. Intinya kami pihak sekolah, mendukung peraturan dan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan sebagai penentu kebijakan,” ungkapnya.

Seminar yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing SDM Melalui Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Tingkat Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan” dihadiri kepala sekolah dan perwakilan kepala PAUD, SD dan SMP, serta sejumlah intansi pendidikan lainnya.(C-31)

banner-dishub