CIREBON, (KC Online).-

Polemik BMT Global Insani masih terus berlanjut. Sebab, ribuan nasabah Global Insani terancam tidak akan mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan kepada perusahaan tersebut.

Kurator yang telah ditunjuk oleh PT Surabraja Mandiri yang merupakan induk dari Global Insani telah menetapkan waktu pada 5 Mei sebagai batas akhir nasabah untuk proses penagihan kepada Global Insani dengan melampirkan bukti-bukti akad investasi.

Jangka waktu yang pendek yang dimulai pada pertengahan Maret lalu hingga 5 Mei diyakini tidak akan cukup waktu bagi nasabah untuk datang kepada kurator yang telah ditunjuk untuk memberikan bukti akad investasi agar uang mereka bisa kembali. Sebab, ribuan nasabah tersebar di berbagai pelosok daerah, mulai dari Kabupaten Cirebon, Tegal, Brebes, hingga Bekasi.

Kuasa hukum nasabah, Ibnu Saechu mengungkapkan, dipastikan tidak semua nasabah tahu jika batas akhir pemberian bukti kepada kurator diberikan batas waktu hingga 5 Mei.

“Mengingat jumlah nasabah itu ribuan dengan total uang yang telah disetorkan Rp 60 miliar, mereka tersebar di berbagai pelosok, banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti terkait prosedur semacam ini. Batas waktu pemberian bukti hingga 5 Mei itu terlalu pendek, saya khawatir  uang nasabah akan hangus,” kata Ibnu, Rabu (3/5/2017).

Menurut Ibnu, kurator yang telah ditunjuk untuk sementara waktu berkantor di eks kantor Global Insani di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Seluruh nasabah yang akan menagih kembali uang mereka melalui kurator ini diharuskan membawa bukti akad investasi.

“Kalau sampai batas waktu yaitu tanggal 5 Mei ternyata masih ada nasabah yang belum menyetorkan bukti-bukti akad investasi, maka nasabah harus mengurusnya ke kantor kurator di Jakarta. Nah, apakah nasabahnya sanggup untuk bolak-balik ke Jakarta? Saya kasihan kepada mereka, banyak yang tidak mengerti soal ini , lama-lama kalau tidak diurus ya uang mereka hangus,” ucapnya.

Ibnu menambahkan, dalam waktu dekat ini, atas desakan nasabah pihaknya akan melaporkan persoalan BMT Global Insani kepada Mabes Polri.

“Kita sudah layangkan somasi kepada BMT Global Insani tapi tidak ditanggapi, ya sudah jalan terakhir adalah laporan ke Mabes Polri, dan itu akan kita lakukan dalam waktu dekat ini,” tukasnya.

Sementara itu, sebuah bank yang biasa dijadikan tempat setoran ibadah haji pernah mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Kedatangan pihak bank ke Kemenag untuk meminta pembatalan pendaftaran 525 nasabah yang berinvestasi porsi haji di Global Insani. Namun, permintaan pembatalan pendaftaran ini ditolak oleh Kemenag, karena Kemenag berpegangan kepada nomor porsi haji yang telah dikeluarkan bagi 525 nasabah Global Insani tersebut. Sehingga, bagi 525 nasabah Global Insani yang telah mendapatkan nomor porsi haji tetap bisa berangkat ibadah haji.

“Kata kuncinya adalah nomor porsi haji. Kalau nasabah ini sudah memegang nomor porsi haji atau nomor keberangkatan mereka untuk ibadah haji, maka Kemenag wajib melindunginya karena telah diatur dalam undang-undang,” kata Kepala Seksi Urusan Haji pada Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, Sudirna.

Menurut Sudirna, alasan pembatalan pendaftaran haji oleh bank kepada nasabah Global Insani ini disebabkan kerugian yang diderita oleh pihak bank. Sebab, bank tersebut telah mengeluarkan dana talangan kepada para nasabah, namun Global Insani tidak menyetorkan dana dari nasabah kepada bank padahal nasabah telah melunasinya.

Wajib melindungi

“Kami tegaskan kepada pihak bank tersebut, Kemenag wajib melindungi calon jamaah yang telah mendapatkan nomor porsi haji. Kalaupun uang nasabah yang sudah disetorkan ke Global Insani dan ternyata Global Insani tidak menyetorkan ke bank tersebut maka itu urusan pihak bank dengan Global Insani, bukan urusan Kemenag,” tegas Sudirna.

Saat kedatangan pihak bank ke Kemenag, menurut Sudirna, pihak bank meminta Kemenag untuk menandatangani pembatalan pendaftaran haji ke 525 nasabah tersebut.

“Tapi kami tidak menandatanganinya, karena kalau ditandatangani maka itu namanya pembatalan sepihak. Kalau mau ya pihak bank bujuklah nasabah tersebut,” ujarnya.

Maka, menurutnya, kalau ada pihak bank yang datang kepada nasabah untuk meminta menandatangani suatu berkas, nasabah harus menolaknya. Apalagi jika pihak bank mengiming-imingi sesuatu dan tidak berkata terus terang jika penandatanganan yang dilakukan bertujuan untuk membatalkan pendaftaran haji.

“Kalau ada pihak bank yang datang kepada nasabah untuk meminta tanda tangan, saya harap nasabah jangan mau. Kecuali jika banknya terus terang dokumen yang akan ditandatangani nasabah adalah dokumen pembatalan pendaftaran haji dan nasabah dengan suka rela membatalkan pendaftaran haji,” katanya.

Pada Rabu siang, Warga Desa Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan, Muhammad Idris (26 tahun) mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon. Kedatangan pemuda ini ke Kemenag untuk memertanyakan dana investasi haji yang sudah disetorkan kedua orang tuanya, yaitu Sando dan Suniah. Pada 2012 lalu, Sando dan Suniah mengikuti investasi porsi haji di Global Insani. Keduanya mengikuti investasi haji atas dasar bujukan seorang oknum pejabat di Kecamatan Ciwaringin.

“Kedua orang tua saya sudah menyetor Rp 50 juta kepada oknum pejabat tersebut dan oleh oknum ini kedua orang tua saya ditakut-takuti tidak bisa berangkat haji kalau tidak menyetor Rp 50 juta lagi. Kedua orang tua saya itu hanya lulusan SD dan mereka petani, takut terhadap ancaman oknum pejabat itu, makanya saya datang ke Kemenag untuk bertanya bagaimana sebenarnya mekanisme untuk pemberangkatan haji,” ujar Idris.

Akhirnya, setelah dicek di Kemenag, Sando dan Suniah ternyata bisa berangkat dengan daftar tunggu hingga 2022, sebab keduanya telah mendapatkan nomor porsi haji. Namun, menurut Idris, di Kecamatan Panguragan terdapat lebih dari 50 orang yang memiliki nasib yang tidak menentu yang telah berinvestasi di Global Insani.

“Saya sendiri memberanikan diri datang ke Kemenag karena kasihan kepada orang tua saya, warga lainnya mungkin tidak berani. Tapi, melihat kedua orang tua saya bisa berangkat karena mengantongi nomor porsi haji maka saya akan memberitahu warga tersebut, agar jangan takut terhadap intimidasi siapa pun yang mengatakan tidak bisa berangkat haji selama mereka sudah memiliki nomor porsi haji,” tegasnya.(C-11)