illustrasi

Seluruh orang tua, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus memenuhi empat hak dasar anak agar para generasi penerus ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kuningan, H Maman Suparman, Jumat (11/8/2017) mengemukakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 menyatakan dengan tegas, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak berpartisipasi.

Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mendesain sekaligus mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi serta berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten dan Kota Layak Anak.

Dikatakannya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat lebih dipastikan.

Karena merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui “world fit for children” dan Indonesia adalah salah satu yang mengadopsinya.

Namun untuk mewujudkan Kabupaten dan Kota Layak Anak, lanjut Maman, perlu adanya komitmen bersama sehingga empat hak dasar anak dan perlindungan, dapat terpenuhi sebagaimana mestinya karena nantinya otomatis akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak secara optimal.

“Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Tetapi bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan, lebih dari itu mengedepankan bagaimana memfasilitasi agar kerangka pembangunan berbasis pemenuhan hak anak,” tuturnya.

Peran aktif

Kemudian dikatakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan ini, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 72, bahwa masyarakat harus berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok.

“Maka dari itu, berkaitan dengan peran dunia usaha, maka bentuk peran dalam mendukung Kabupaten Layak Anak, yakni melalui kebijakan perusahaan yang peduli anak, produk yang aman bagi anak dan kegiatan “Corporate Social Responsibility” (CSR) peduli anak serta hal-hal penting lainnya,” ungkap Maman.(Yan/KC Online)