Supirman/KC Online.*

SUMBER, (KC Online).-

Menanggapi mutasi dan rotasi yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta agar pihak eksekutif harus menempatkan jabatan seseorang berdasarkan dengan kompetansi yang dimiliki.

Hal itu dikarenakan, kompetansi menjadi poin penting. Demikian disampaikan salah seorang Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Supirman.

Menurutnya, dalam hal mutasi dan rotasi pejabat, baik melalui tahapan open bidding ataupun tidak, harus menempatkannya berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Jangan sampai, misalnya kompetensi yang dimiliki pejabat A di pendidikan, ditempatkan di kesehatan.

“Hal itu agar kinerja para pejabat pun bisa baik. Jadi kompetensi itu salah satu poin yang menjadi dasar untuk menempatkan seseorang pada jabatan barunya,” kata pria yang akrab Tong Eng kepada KC saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (10/8/2017).

Mengenai adanya dua surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilayangkan kepada pemda setempat, Supirman mengaku, saat menggelar rapat kerja diketahui ada dinas yang belum boleh dilakukan open bidding. Salah satunya yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah setempat, dengan alasan belum mendapatkan izin pengunduran diri.

“Nah kaitan dengan ada dua surat itu kita tidak tahu letak miss-nya di mana. Bisa saja surat kedua turun karena sudah mendapat izin. Yang jelas jangan sampai kembali terjadi kasus mutasi batal demi hukum. Makanya kami minta mekanisme ditempuh, supaya tidak seperti dulu,” ujar Tong Eng.

Senioritas