Ilustrasi/sulutpos.com

SUMBER, (KC Online).-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon tidak bisa mengusulkan pencairan dana operasional kantor. Idealnya, BPBD sudah melakukan pencairan anggaran tahap kedua senilai Rp 250 juta pada Mei lalu.

Saat ini, kegiatan operasional kantor terpaksa harus ditalangi terlebih dahulu oleh para pegawai. Hal ini sudah berlangsung selama sekitar empat bulan.

Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Khusaeri mengatakan, penyebab dari tidak bisa diusulkannya anggaran tersebut adalah bendahara kantor berinisial J yang sudah tidak masuk kantor sejak tanggal 2 Juni 2017 lalu.

“Kami sudah melayangkan surat hingga tiga kali kepada yang bersangkutan, tapi semuanya diabaikan,” kata Khusaeri, Rabu (13/9/2017).

Surat pemanggilan diketahui dilayangkan berturut-turut pada 20 Juni, 7 Juli, dan 24 Juli. Pihak BPBD pun berkali-kali mendatangi rumah J. Namun, J diketahui tidak berada di rumahnya. Begitu pun di rumah saudaranya yang lain.

“Kami bukan hanya kirimkan surat, tapi juga sudah datang ke rumahnya, ke rumah neneknya, ke rumah saudaranya yang lain, tapi hasilnya nihil. Dia tidak ada,” ujarnya.

Khusaeri mengaku heran dengan sikap J dan tidak mengetahui alasan penyebab kaburnya J. Khusaeri bahkan belum pernah bertemu sekalipun dengan J sejak dirinya duduk menjadi kepada BPBD pada 7 Juni lalu.

“Jadi dia dinyatakan tidak masuk kantor sejak tanggal 2 Juni, sebelum saya datang. Saya tidak tahu apa penyebab dia tidak masuk kantor. Yang pasti sekarang sudah berjalan hampir empat bulan,” katanya.

Menurutnya, di tengah massifnya bencana kekeringan saat ini, justru BPBD tidak memiliki anggaran operasional. Seluruh pegawai secara terpaksa menggunakan uang pribadi saat ada tugas lapangan. Namun, seluruh bantuan untuk bencana masih aman, sebab bantuan datangnya dari BPBD Provinsi Jawa Barat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau bantuan bencana memang aman tersimpan di gudang. Tapi ini untuk seluruh operasional kami benar-benar tidak ada. BPBD dapat dana Rp 1 miliar di tahun ini, tahap pertama sudah dicairkan Rp 250 juta jauh sebelum saya masuk, kemudian tahap kedua seharusnya cair pada Mei tapi kan saya tidak bisa mengusulkan kalau persoalan bendahara ini belum tuntas,” katanya.

Lapor Inspektorat