PEMBANGUNAN Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terus dikebut/KC Online.*

PEMBANGUNAN Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati terus dikebut, sisi darat yang dikerjakan Pemerintah Provinsi serta sisi udara yang dikerjakan Pemerintah Pusat menargetkan semester satu tahun 2018 bisa selesai dan beroperasi pada semester satu dengan penerbangan pertama jemaah haji dari Indonesia Bagian Barat.

Pengoperasian bandara di semester satu ini terus disampaikan setiap pejabat pemerintah di tingkat kabupaten, Provinsi Jawa Barat hingga Menteri Perhubungan.

Sebulan terakhir pejabat yang hadir ke Majalengka adalah Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mizwar yang juga mengungkapkan optimistisnya, BIJB akan beroperasi di semester pertama tahun 2018 untuk penerbangan haji.

Di tengah optimisme para pejabat, masyarakat yang terdampak pembangunan bandara seperti warga Desa Kertasari, Sukamulya, Sukakerta dan sejumlah desa lainnya justru belum merasa puas dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi.

Jika bandara beroperasi mereka akan terisolasi bila pemerintah provinsi masih mengabaikan pembangunan jalan menuju wilayah mereka. Sebab, jalan akses satu-satunya menuju wilayah mereka kini dipergunakan untuk pembangunan bandara. Kini mereka terpaksa tetap melintasi kawasan BIJB tepatnya memotong landasan pacu dan pinggir pembangunan terminal orang.

Untuk itu masyarakat dan para kepala desa serta Camat Kertajati Amin Aminudin mendesak pemerintah provinsi agar segera membangun jalan lingkar serta melakukan pengukuran dan ganti rugi lahan milik warga. Agar warga tidak lagi melintasi kawasan bandara serta mereka pun segera pindah dari pemukiman yang kini ditempatinya. Karena lahan pemukiman mereka juga akan dibangun kawasan bandara.

“Kalau bandara beroperasi dan pemerintah belum bersedia membangun jalan lingkar untuk kami, tentu kami akan terisolasi. Kami tak punya akses jalan di daerah sendiri, jika demikian jika kami akan pergi ke ibu kota kecamatan kami harus memutar jalan ke Sumedang,” ungkap salah seorang warga Entar.

Ganti rugi lahan