ilustrasi/kemendagri.go.id

LEMAHABANG, (KC Online).-

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi menegaskan, Panitia Pemilihan Kuwu (Panpilwu) tidak diperbolehkan meminta sumbangan pada Calon Kuwu (Calwu).

Hal itu menurut Junaedi, tidak diatur dalam aturan yang berlaku. Akan tetapi, apabila dari pihak ketiga diperbolehkan. Namun, yang lebih utama dari pihak desa setempat, melalui anggaran pendapatan asli desa.

“Pihak desa juga harus berperan aktif dalam menyediakan anggaran Pilwu, sehingga saat Panpilwu kekurangan biaya anggaran dalam pelaksaannya dapat diambil dari pos anggaran desa. Tanpa perlu melibatkan Calwu untuk menutupi kekurangan anggaran. Panitia Pilwu tidak diperbolehkan meminta sumbangan pada calon kuwu,” tegasnya di sela acara sosialisasi di aula balai Desa/Kecamatan Lemahabang, Senin (10/10/2017).

Pria berkacamata ini menjelaskan, dalam Pilwu muncul berbagai isu yang terjadi. Di antaranya, data pemilih, keaslian persyaratan administrasi dan anggaran.

Namun, dengan adanya peran serta seluruh pihak. Terutama, Panpilwu dalam keterbukaan informasi. Akan terlaksana dengan lancar.

“Misalnya, kroscek keaslian ijazah ke sekolah yang bersangkutan pada Dinas Pendidikan maupun sekolah. Begitu juga saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), para Calwu dihadirkan.

Kemudian ditetapkan guna menjaga kondusivitas desa. Sehingga, pelaksaan Pilwu berjalan lancar,” jelasnya.

Ketika ditanya berapa anggaran untuk pelaksaan Pilwu serentak, Politisi PKS ini menjawab, kisaran Rp 10,4 miliar. “101 desa yang akan melaksanakan Pilwu serentak 29 Oktober mendatang dan anggaran ini, lebih besar dibanding Pileg maupun Pilpres. Untuk anggaran masing-masing juga bervariasi, salah satunya tergantung pemilih,” katanya.(Supra)