PEMBANGUNAN projek jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) di wilayah Kecamatan Rancakalong terus berproses, belum lama ini. Terkait pembangunan jalan tol, masih ada 5 bangunan sekolah dasar yang terkena jalur tol, sampai sekarang belum dibebaskan hingga dikhawatirkan aktivitas projeknya mengganggu proses belajar siswa. PRLM/KC Online

SUMEDANG, (KC Online).-

PGRI Kabupaten Sumedang meminta Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), segera melakukan pembebasan lahan dan bangunan 5 SD (sekolah dasar) di jalur Tol Cisumdawu.

Jika tidak, PGRI khawatir bangunan sekolah tersebut keburu dibongkar sebelum dibangun sekolah baru. Dampaknya, siswa dan gurunya terpaksa harus belajar di bawah tenda.

“Ini yang kami khawatirkan. Kalau sampai terjadi, jelas akan sangat memalukan institusi pendidikan di Kab. Sumedang. Seandainya terjadi, bisa-bisa didemo masyarakat. Kami pun pasti akan turun tangan mengerahkan para guru untuk memprotes kejadian tersebut,” kata Ketua PGRI Kabupaten Sumedang Dedi Suhayat di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, Selasa 3 Oktober 2017.

Menurut dia, PGRI sangat berkepentingan dengan proses penyelesaian pembebasan lahan dan bangunan 5 SD tersebut. Sebab, dampaknya menyangkut kelancaran proses KBM (kegiatan belajar mengajar) para siswa dan gurunya. Supaya proses pembebasan lahan dan bangunan 5 SD dan pengerjaan projek tol tidak mengganggu belajar siswa, mau tak mau kelima SD harus segera dipindahkan ke lokasi lain. Sekaligus juga, secepatnya dibangun sekolah baru.

“Pemindahannya harus dari sekarang. Upaya itu, agar ketika sekolahnya dibongkar untuk projek tol, belajar siswa tidak terkatung-katung. Kami minta masalah kelima SD yang terkena jalur tol harus segera ditanggulangi. Transaksi pembayaran ganti ruginya pun harus secepatnya,” ucap Dedi.

Meski PGRI belum mendapat kejelasan dari Satker dan Disdik Kab. Sumedang tentang pembebasan lahan dan bangunan 5 SD yang terkena jalur tol, dirinya akan terus memantau proses penanganannya. Sebab, keberadaan kelima SD tersebut menyangkut kepentingan KBM siswa dan gurunya. “Saya akan terus memantau perkembangannya,” tuturnya.

Pemukiman padat penduduk

Dedi mengatakan, pemilihan lokasi yang cocok untuk pemindahan dan pembangunan sekolah baru, harus dekat dengan pemukiman penduduk. Jumlah penduduknya pun harus banyak supaya pendirian sekolah baru banyak peminatnya.

Jaraknya pun harus dekat, agar mudah dijangkau para siswa dan gurunya. Jarak ideal dari pemukiman penduduk ke sekolah maksimal sekitar 500 meter.

Untuk memilih lokasi yang tepat, tergantung hasil musyawarah desa termasuk para tokoh masyarakat. Musyawarah desa dinilai sangat penting, sehubungan status tanah kelima SD tersebut milik aset desa.

“Jadi, pemilihan lokasi yang tepat, harus dimusyawarahkan di tingkat desa. Lebih bagus lagi, kalau institusi di lingkungan Dinas Pendidikan termasuk pihak sekolahnya dilibatkan dalam musyawarah pencarian lokasi. Yang terpenting bagi kami, jangan sampai membangun sekolah baru tapi tidak ada siswanya akibat salah penempatan lokasi. Saran kami, cari lokasi yang banyak penduduknya dan strategis mudah dijangkau,” katanya.

Ia menyebutkan, kelima SD yang akan terlintasi jalur tol, antara lain di daerah Sabagi, Desa Ciherang, Kec. Sumedang Selatan, di Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara dan di daerah Cibolang Kec. Tanjungsari.

Dua sekolah lagi, di wilayah Kec. Jatinangor dan Rancakalong. Bahkan yang perlu disegerakan pemindahannya, yakni SD di Sabagi, Desa Ciherang. Pasalnya, sebagian besar penduduknya sudah pindah karena tanah dan bangunannya terkena projek tol.

“SD di Sabagi paling riskan. Penduduknya hampir habis, karena tanah dan rumahnya terkena jalan tol. Mau tak mau, SD di Sabagi harus segera dipindahkan,” ujar Dedi.

Menyinggung program Pemkab Sumedang yang akan menyediakan lahan untuk sekolah SD supaya status tanahnya semua milik aset pemda, ia menuturkan, idealnya seperti itu. Upaya itu, agar di kemudian hari tidak muncul gugatan dari ahli waris pemilik tanah hingga berujung pada penyegelan sekolah.

Akan tetapi, seandainya sekolah itu masih menempati tanah desa, dinilai tak masalah. Sebab, tanah desa atau tanah pemda sama-sama milik pemerintah.

“Yang pasti, jangan sampai awalnya tanah hibah untuk sekolah, ujung-ujungnya muncul gugatan dari ahli waris pemilik tanah. Ini yang kami tidak inginkan,” katanya.PRLM/KC Online