Emup Muflihuddin, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan,(Profil). Emsul/KC Online

Emup Muflihuddin

BAGI Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Muflihudin, menjadi suatu kebanggaan di Kuningan terdapat 18 sekolah model di semua jenjang. Di antaranya 8 SD, 4 SMP, 2 SMA dan 2 SMK.

“Sekolah model ini salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pedidikan sebagaimana ekspos sekolah model Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di RM Lembah Ciremai, beberapa waktu lalu,” kataEmup Muflihuddin, Minggu, (19/11/2017).

menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu.

Dalam UU tersebut, jelas termaktub secara eksplisit bahwa haknya warga negara bukan sekadar mendapatkan pendidikan, tetapi pendidikan yang layak dan bermutu.

“Berkenaan dengan mutu pendidikan, pemerintah telah melakukan beragam upaya, dari mulai penyusunan regulasi sampai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lebih operasional.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, akan tidak bermakna apabila tidak diimbangi dengan urun rembug dan partisipasi semua pihak dalam pengelolaan pendidikan.
Dengan demikian, peran kita dalam peningkatan kualitas pendidikan, baik sebagai ekosistem pendidikan, orang tua, dan masyarakat mutlak diperlukan,” tuturnya.

Begitu juga dengan mutu pendidikan, ia bersyukur karena pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam regulasi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

“Tujuan pokok dari sistem penjaminan mutu ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan di semua jenjang harus menjalankan budaya mutu pendidikan.

Pemberlakuan regulasi tersebut berimplikasi pada keharusan seluruh stakeholder pendidikan sesuai dengan level kewenangannya untuk terus melakukan ikhtiar yang konkret untuk mewujudkan budaya mutu sekolah.

“Terciptanya budaya mutu sekolah merupakan prasyarat mutlak dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, mengajak seluruh ekosistem pendidikan untuk bersama-sama berpikir dan bekerja upaya mewujudkan pendidikan di Kabupaten Kuningan yang lebih berkualitas,” harap Muflihuddin.(Emsul/KC Online)