illustrasi

KUNINGAN, (KC Online).-

Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama Pemerintah Kota Bandung menandatangani Memorandum of Unerstanding (MoU) dalam pengimplementasian smart city, Jumat (3/11/2017) di Balai Kota Bandung.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Bupati Kuningan, H Acep Purnama melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Teddy Suminar dengan Kepala Diskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara.

Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar, mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut dari kerja sama antar daerah yang sebelumnya sudah disepakati Bupati Kuningan, H Acep Purnama dengan Wali Kota Bandung, H Ridwan Kamil.

Kerja sama antardaerah tersebut bertujuan mendukung terselenggaranya smart city di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di mana berbagai inovasi smart city yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung dapat dimanfaatkan cuma-cuma oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Diharapkan melalui aplikasikan tersebut juga menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Melalui hal tersebut bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Untuk perencanaan, penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia, administrasi serta penganggaran instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi, sepenuhnya dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Bandung melalui Diskominfonya.

“Pak Ridwan Kamil menyarankan aplikasi yang dinamai aplikasi Sabilulungan meningkatkan penguatan birokrasi di Kabupaten Kuningan. Karena aplikasi tersebut sudah bekerjasama dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terbukti memajukan birokrasi di Kota Bandung,” tandasnya.

Arahan KPK

Selain dengan Kabupaten Kuningan, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menandatangani MoU dengan 28 kepala daerah, Rabu (1/11/2017).

Penandatangan yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung itu adalah Mou dengan 29 daerah yang ada di Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, dan juga hadir Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto.

Kerja sama tersebut merupakan arahan dari KPK. Hal ini karena Kota Bandung dinilai memiliki beberapa sistem yang sejalan dengan tugas KPK, yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

“KPK memberikan apresiasi dan juga keyakinan bahwa tugas KPK tidak hanya di penindakan tetapi juga di pencegahan,” ungkap Ridwan usai mendampingi para kepala daerah ke Bandung Planning Gallery, Rabu (1/11/2017).

KPK merekomendasikan agar inovasi smart city Kota Bandung untuk pencegahan korupsi bisa direplikasi oleh kota/kabupaten lain di Indonesia. Aplikasi yang akan direplikasi antara lain Sabilulungan, Hayu!, dan e-Remunerasi Kinerja (e-RK).

Sabilulungan merupakan aplikasi untuk fasilitasi hibah dan Bantuan Sosial (bansos). Melalui aplikasi tersebut, pemohon hibah bisa melakukan pengajuan dana sekaligus melacak proses pengajuannya. Aplikasi ini memungkinkan proses pemberian dana hibah berlangsung transparan.

Aplikasi Hayu! merupakan media untuk mengajukan perijinan usaha dengan modal di atas Rp 500 juta secara online. Melalui aplikasi tersebut, calon pengusaha tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk mengurus perijinan.

Prosesnya bisa dilakukan secara online sehingga bisa mencegah pertemuan antar manusia agar mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan aplikasi e-RK adalah perangkat lunak untuk memantau kinerja aparatur pemerintah. Dengan aplikasi tersebut, pimpinan bisa memastikan para ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Kami berhasil punya sebuah sistem yang memastikan orang bekerja efisien,” tutur Ridwan Kamil.

“Menurut KPK, tiga jenis aplikasi ini jika diduplikasi oleh tiap kota/kabupaten, kita punya keyakinan akan mengurangi hal negatif yang selama ini terjadi pada saat pembangunan terlalu dilaksanakan secara manual. Tidak ada kontrol, terlalu mengandalkan pada individu,” ujarnya lagi.

Hal tersebut diamini Laode. Ia mengatakan, konsep smart city seperti yang diterapkan Bandung bisa mendongkrak upaya percepatan reformasi birokrasi. Tujuannya agar sistem yang selama ini manual dan mengandalkan manusia bisa dialihkan ke teknologi.

“KPK mendukung kota yang transparan, akuntabel, dan profesional. Salah satu untuk melakukan itu harus dengan smart city. Nggak bisa lagi yang manual-manual seperti itu,” tutur Laode.

Ia pun mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung yang bersedia membukakan pintu bagi KPK dan pemerintah kota/kabupaten se-Indonesia untuk memiliki sistem yang serupa dengan Bandung. Aplikasi itu akan direplikasi KPK untuk kemudian dipakai oleh pemerintah daerah lain.

“Karena kami melihat aplikasi itu bisa mencegah dan memberantas korupsi jika dipergunakan dengan baik,” katanya.(Yan/PRLM/KC Online)