Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Cakra Suseno saat melakukan sosialisasi Peraturan Bupati, mengenai pengelolaan sepadan pantai di aula balai Desa Mundupesisir, Kecamatan Mundu, Selasa (31/10/2017)/KC Online.*

SUMBER, (KC Online).-

Masyarakat Kabupaten Cirebon banyak yang belum memahami terkait kewenangan desa yang masuk ke dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terungkap dalam reses beberapa anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang telah dimulai pada 10 hingga 17 November mendatang.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan V, R. Cakra Suseno mengatakan, pihaknya kadang harus menjelaskan bahwa DPRD hanya bisa memfasilitasi persoalan infrastruktur yang masuk ke dalam wewenang tingkat kabupaten, sementara banyak masyarakat yang mengusulkan perbaikan infrastruktur padahal termasuk kewenangan desa.

“Memang banyak yang belum paham, ya sudah kita jelaskan bahwa di suatu desa ada jalan yang masuknya ke tingkat desa, dan ada juga yang masuk ke tingkat kabupaten. Nah masyarakat itu tahunya semuanya masuk ke Pemkab Cirebon, dan harusnya pula pihak desa lebih banyak memberikan informasi mengenai wewenang desa ini kepada masyarakat,” kata Cakra, Senin (13/11/2017).

Menurutnya, dirunut dari usia UU Desa yang telah dimulai sejak 2014 lalu, seharusnya masyarakat bisa paham, bahwa otonomi desa sudah dimulai, sehingga seluruh infrastruktur yang termasuk ke dalam wewenang desa harus dibiayai dari dana desa. “Apalagi kan anggaran yang masuk ke desa itu sudah massif, ada dana desa, alokasi dana desa, juga bantuan gubernur,” tukasnya.

Cakra menambahkan, sinergi antara wewenang tingkat kabupaten dan desa sebetulnya bagus, dan diharapkan dapat mendorong pembangunan yang signifikan. Sementara itu, selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga banyak yang memberikan usulan terkait gelaran pemilihan kuwu serentak yang harus lebih baik lagi.

“101 desa kan baru saja mengikuti pilwu serentak, termasuk desa-desa yang ada di Dapil saya yang meliputi Kecamatan Astanajapura, Beber, Greged, Sedong, Mundu dan Susukan Lebak. Mereka rata-ratanya mengeluhkan soal pendataan DPT yang tidak valid, sebab banyak warga yang tidak masuk DPT padahal punya hak memilih,” katanya.

Senada, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Dapil VI Junaedi mengatakan, ada sebagian masyarakat yang belum paham akan wewenang desa. “Biasanya dalam prolog saat membuka reses saya katakan bahwa ada UU Desa yang kini sudah mengatur soal wewenang desa, saya katakan itu dalam prolog supaya masyarakat paham karena biasanya ada saja warga yang belum paham,” ujarnya.

Junaedi menambahkan, selain soal infrastruktur, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi terkait kesehatan dan administrasi kependudukan yang belum gratis.

“Misalnya untuk BPJS mereka mengeluhkan masa aktif yang terlalu lama, juga ada masyarakat kurang mampu yang tidak masuk ke dalam peserta BPJS yang dibiayai pemerintah, juga banyak yang mengeluhkan soal masih adanya pungutan liar saat akan mengurus administrasi kependudukan,” ujarnya.

Masih dikeluhkan