Walikota Cirebon, Nasrudin Azis
Walikota Cirebon, Nasrudin Azis

KEJAKSAN, (KC Online).-

Pemerintah Kota Cirebon terus mencarikan solusi perihal realisasi program pengentasan kawasan kumuh khususnya di kawasan Kelurahan Pulasaren yang terkendala status kepemilikan tanah.

Hal itu lantaran adanya dualisme kepemilikan lahan yang statusnya masih sengketa antara PT KAI dengan warga. Mengingat, PT KAI mengklaim bahwa lahan di wilayah tersebut adalah aset mereka dan di sisi lainnya warga pun memiliki sertifikat yang sah atas status tanah yang ada.

Atas kondisi itu, Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengaku, Pemkot juga masih mengupayakan jalan keluar agar pelaksanaan program tetap berjalan.

“Kami sudah menjaring aspirasi dari warga yang seharusnya bisa melaksanakan program “Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh, Red). Memang itu sempat terhambat karena ada persoalan dengan KAI. Tapi ini akan kami jembatani, dan mencarikan solusi agar bisa berjalan,” ujar Azis kepada wartawan usai kegiatan pisah sambut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Cirebon di hotel Prima Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Senin ( 13/11/2017).

Azis mengatakan, mengenai hasil dari pertemuan yang sebelumnya memang telah dilakukan antara Pemkot dengan PT KAI, memang muncul wacana baru. Tentunya untuk penerapan pada sistem yakni sewa lahan memang tidak akan dilaksanakan sebelum pengerjaan proyek “Kotaku” dimulai.

Selain itu, Azis juga menuturkan, bahwa Pemkot memang belum menemukan pada hasil kesimpulan untuk menyepakati hal tersebut. “Belum ada ke sewa lahan. Itu baru akan kita bicarakan dulu. Utamanya masih mencari solusi bagaimana agar program ini bisa ditindaklanjuti,” kata Azis.

Tetap dilaksanakan