Ilustrasi/portalbank94.blogspot.com

KEJAKSAN, (KC Online).-

Dewan Pengawas akan segera melakukan pemanggilan terhadap Direksi PD BPR Bank Cirebon. Hal itu disebabkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, yakni terindikasi ketidakberesan di tubuh manajemen perihal keterbukaan informasi publik.

Dewan Pengawas PD BPR Bank Cirebon, HM Ayatullah Roni menjelaskan, meski belum adanya laporan secara resmi, namun sebagai bagian pengawasan perlu kiranya ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya membuka lebar bagi masyarakat untuk melakukan dialog jika menemukan adanya permasalahan. Apalagi jika adanya nasabah yang merasa dirugikan sampai pencatutan nama.

“Kami terbuka untuk menerima masukan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Karena sudah menjadi kewenangan kami,” kata Ayatullah Roni saat dihubungi KC Online, Selasa (12/12/2017).

Dia mengatakan, keterbukaan informasi memang harus menjadi acuan, asalkan niatannya benar dan sesuai aturan, meskipun ada mekanismenya. Namun, beda halnya jika terjadi permasalahan yang sudah merugikan salah satu pihak, ini harus dicarikan titik permasalahannya.

“Silakan yang bersangkutan yang merasa dirugikan menempuh jalur dan mekanisme yang ada bahkan boleh melakukan upaya hukum. Bila perlu sekaligus melaporkan hal tersebut kepada OJK dan YLKI,” ungkapnya.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan segera melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. Selain itu, itu jika memang terbukti adanya oknum di internal PD BPD Bank Cirebon yang melakukan penyelewengan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas.

“Jika ada oknum di PD BPR Bank Cirebon yang terlibat dalam kasus ini kami akan langsung tindak. Namun, sebelumnya kami akan sesegera mungkin melakukan klarifikasi dan memanggil pihak terkait,” paparnya.

Senada diutarakan Walikota Cirebon Nasrudin Azis, pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan perihal permasalahan tersebut. “Waduh, saya belum menerima laporan itu. Nanti akan saya tanyakan ke PD Bank Cirebon,” ungkap Azis.

Seperti diberitakan sebelumnya, PD BPR Bank Cirebon disinyalir menyalahi kode etik dalam menjalankan bisnisnya.

Permasalahan bermula saat adanya aduan dari tim kuasa hukum dari Law Office Taryadi SH MH & Parteners Advocate and Legal Consultant yang menangani klien dengan nama Drs H Effendi. Perkara yang ditangani yakni, pelurusan permasalahan pencatutan nama kepemilikan kendaraan untuk dijadikan jaminan simpan pinjam modal keuangan ke PD BPR Bank Cirebon.

“Klien kami dicatut namanya dengan jaminan kendaraan unit mobil jenis Toyota Rush tahun 2013 atas nama Dyan Gumilar. Padahal klien kami sama sekali tidak kenal dengan yang bersangkutan. Ini tentu adanya masalah di Direksi PD BPR Bank Cirebon dan harus diluruskan,” kata kuasa hukum H Efendi, Mohammad Nurjaya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Direktur Utama PD BPR Bank Cirebon, Didi Gunadi belum dapat dikonfirmasi, padahal KC mencoba menghubungi lewat teleponnya namun tidak diangkat.(Mamat/Ani/Job)