Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, Ukas Suharfaputra, Rabu (6/12/2017) seusai peringatan Hari Pangan ke-37 se-Dunia di Open Space Kertawangunan, Kabupaten Kuningan. Agus/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).–

Kabupaten Kuningan hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri secara utuh, sehingga banyak komoditi harus dipasok dari sejumlah daerah. Kondisi rawan pangan ini akan diperparah bila rantai distribusi terganggu.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, Ukas Suharfaputra, Rabu (6/12/2017) seusai peringatan Hari Pangan ke-37 se-Dunia di Open Space Kertawangunan, Kabupaten Kuningan.

“Kondisi di masyarakat kita sekarang rawan pangannya masih ekstrem. Hal seperti ini betul–betul dalam kondisi bukan makan sekali atau dua kali. Tetapi mereka berpikir makan atau tidak makan hari ini,” kata Ukas Suharfaputra.

Menurut Ukas, hasil penyisiran tim jaring pengaman umat di lapangan, masih ada 500 orang yang betul–betul mengalami rawan pangan. Rata–rata mereka dari kalangan kaum dhuafa yang masuk dalam zona merah.

“Alhamdulillah atas seizin bupati, tim reaksi cepat dhuafa kami langsung memberikan bantuan kepada 50 orang secara permanen. Disisi lain, kesenjangan konsumsi dan produksi ikan di Kuningan tidak begitu buruk bila dibandingkan daerah lain. Dengan tingkat konsumsi ikan yang bagus ini perlu ada dorongan untuk produksi ikan agar kebutuhan ikan untuk daerah kami tidak selalu impor dari daerah lain,” tutur Ukas.

Selama ini, diungkapkan Ukas, setiap tahunnya ada 8000 ton ikan yang masuk ke Kuningan dari luar daerah. Bagi pengusaha, ini merupakan masalah penting, apalagi jika berbicara ekonomi. Otomatis ada defisit neraca perdagangan ikan regional karena ekspornya lebih sedikit dibanding impor.

“Selain ikan, masalah pokok di Kuningan yakni marginalisasi pangan lokal. Saat ini kami menaksir lebih kurang porsi pangan lokal itu hanya 20 persen, sedangkan 80 persennya merupakan pangan yang sumber ekonominya tidak kembali pada masyarakat kita sendiri,” tutur Ukas.

Jika ini terus dibiarkan, Ukas menyebutkan, mungkin saja beberapa tahun ke depan porsi pangan lokal Kuningan akan terus berkurang. Oleh karenanya, masalah keamanan pangan ini sangat rentan. Sebab hampir semua sektor di Kuningan kebanyakan pangannya tidak terkontrol dari sisi gizi, kesehatan dan lainnya.

“Untuk mengatasi hal ini kami sudah melakukan gerakan mulang ka pituin atau mulang apit, mulang apit ini artinya sukarela. Bahkan ini sudah berlaku di lingkungan pemerintah daerah, jadi semua dinas ketika menyelenggarakan acara formal maupun nonformal wajib sedia pangan lokal.
Bahkan kewajiban ini sudah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017. Makanya dalam peringatan Hari Pangan se-dunia ke-37, kami memberikan penghargaan kepada dinas perhubungan dan Kecamatan Cilimus karena sudah memperdayakan masyarakat yang bergerak dalam ekonomi pangan lokal,” pungkasnya.(Agus/KC Online)