Ilustrasi/KC Online.*

KEJAKSAN, (KC Online).-

Fungsi dan peran dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah V Dinas Pendidikan, sebagai tangan kanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dianggap mandul dalam menentukan suatu kebijakan wewenang SMA/SMK di daerah.

Hal itu diungkapkan Pembina Komunitas Peduli Sosial dan Pendidikan (Kolisdik) Cirebon, Iskandar Zulkarnaen.

Dirinya sebagai pemerhati pendidikan sangat mendukung kebijakan SMA/SMK di daerah ditangani pihak provinsi, karena bisa mengurangi adanya titip menitip siswa saat PPDB digelar. Namun, peran BP3 masih rancu bila hanya sekadar penyambung informasi sedangkan kebijakan di daerah ditentukan dari provinsi.

“Setelah hampir satu tahun adanya BP3 di daerah, berbarengan dengan alih kelolanya SMA/SMK, oleh pihak provinsi perlu adanya evaluasi dalam peran BP3. Agar BP3 ini memiliki SOP atau surat sakti dalam menentukan kebijakan di suatu sekolah, karena jika tidak ada surat sakti, maka peran BP3 saya anggap mandul pengawasan kurang, kebijakan menentukan di suatu sekolah tidak punya wewenang” papar Iskandar saat dimintai komentar tentang fungsi dan peran BP3, Jumat (1/12/2017).

Pria yang sering dipanggil akrab Izul ini juga menambahkan, belum adanya surat sakti sebagai penentu kebijakan di sekolah dampaknya bagi sekolah. BP3 masih kurang dalam hal pengawasan, misalnya dalam hal pendampingan kebutuhan anggaran di sekolah, seperti terjadi pada dana partisipasi siswa di SMKN1 Lemahabang Kabupaten Cirebon, setelah adanya aksi unjuk rasa dari siswa baru BP3 hadir.

“Sebelumnya kemana? Padahal kalau BP3 memiliki peran, melakukan pendampingan sebelumnya antara pihak sekolah dan komite, maka aksi unjuk rasa siswa di sekolah tidak akan terjadi karena sebelumnya sudah mengetahui kebutuhan dan kemampuan wali murid, membantu proses pembuatan gapura di sekolah SMKN 1 Lemahabang” tambah Izul

Lebih lanjut Izul menerangkan peran BP3 seharusnya di tiadakan saja, karena peran dan fungsinya lemah. Di daerah hanya sebagai kepanjangan tangan Disdik Jabar semata, seharusnya dikatakan Izul sebelumnya Kantor BP3 jangan terpisah dengan Kantor Bakorwil.

“Kalau terpisah seperti ini, tidak singkron seharusnya BP3 itu hanya bidang saja di Kantor Bakorwil, sehingga kebijakan Disdik Jabar akan lebih singkron. Karena Bakorwil itu adalah kantor cabang dari Gubernur Jawa Barat” ungkap Izul.

Tidak hanya kurang pengawasan dalam hal anggaran peningkatan mutu pendidikan di SMA/SMK, BP3 juga belum bisa memecahkan masalah tawuran pelajar SMK di Cirebon.

Padahal, wewenangnya sudah bukan di daerah lagi melainkan tingkatannya sudah ditangani langsung oleh provinsi, BP3 seharusnya bisa memiliki langkah untuk memecahkan atau memberhentikan tradisi tawuran pelajar yang belum terselesaikan.

Saat KC Online mencoba mengklarifikasi kepada pihak BP3, handpone Kepala BP3 H. Dewi Nurhulaela, Jumat (1/12/2017) tidak aktif. (Egi)