Wakil Bupati Indramayu Supendi, (Cipyadi/KC Online)

INDRAMAYU,(KC Online).-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan predikat B terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 yang disusun Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Ini menjadi sebuah prestasi sekaligus menjadi simbol bila akuntabilitas kinerja Pemda Indramayu telah teruji. Seperti disampaikan Wakil Bupati Indramayu Supendi, Jum’at (26/1/2018).

“Kita tentunya berharap terus ada peningkatan setiap tahunnya. Kami ingin predikat ini naik status dari B ke A. Ada banyak manfaat yang bisa diraih jika kita berhasil meraih predikat A. Seperti halnya keinginan kementerian dan keinginan masyarakat Indramayu,” harap Supendi.

Raihan predikat ini, lanjutnya, berhasil dicapai setelah melalui serangkaian proses dan dinyatakan telah memenuhi kriteria.

Saat ini, Kementerian PANRB menekankan efisensi birokrasi melalui penerapan manajemen kinerja yang dalam penerapannya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam sistem tersebut terdapat enam kriteria yang yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebagai komponen pencapaian, yakni rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

“Untuk menerapkan SAKIP, kita jabarkan dalam e-budgeting yang berisi fitur RPJMD, Renstra SKPD, Musrenbang, RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, serta masih banyak fitur lainnya yang harus dilakukan dengan sistem eleketronik,” paparnya.

Di masa seperti sekarang ini, pemerintah dituntut untuk serba mampu dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Begitu pula pemerintah daerah yang dituntut untuk harus mampu membuat daftar alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat, melakukan terobosan penghematan anggaran, dan segera menindaklanjuti program yang sudah ada dalam rencana.

Dan saat ini, Pemkab Indramayu secara bertahap menerapkan SAKIP sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kementerian PANRB. Salah satunya dengan mewujudkan e-government baik untuk internal pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada masyarakat. (Cipyadi/KC Online)