Kepala SMA Muhammadiyah Kedawung, Arofah Firdaus/KC Online.*

KEDAWUNG, (KC Online).-

Memasuki semester kedua tahun ajaran 2017/2018, banyak siswa SMA swasta mengajukan pindah menjadi siswa di SMA negeri. Kondisi ini dikeluhkan pengelola sekolah swasta karena mempengaruhi sistem pendidikan di sekolah swasta.

Seperti dialami SMA Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Data terakhir yang diperoleh KC Online dari pihak sekolah menyebutkan, sebanyak 23 siswa mengajukan pindah ke sejumlah SMA negeri di Kota maupun Kabupaten Cirebon.

Diduga sebelumnya mereka sengaja memilih bersekolah di SMA swasta yang memiliki akreditasi A dengan harapan pindah ke sekolah negeri pada semester dua. Mereka sebelumnya tidak diterima di sekolah negeri pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun lalu.

Kepala SMA Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Arofah Firdaus mengatakan, dengan banyaknya siswa yang pindah membuat hampir semua kepala SMA swasta mengeluhkan hal itu. Dengan pindahnya siswa dari swasta ke sekolah negeri membuat sistem pendidikan di sekolah swasta akan timpang, bantuan dari pemerintah melalui BOS dan SPP dari siswa juga akan berkurang.

“Sedangkan sekolah swasta itu bisa berjalan dengan adanya bantuan dari BOS siswa dan SPP. Kalau sekarang mereka keluar bagaimana bisa menggaji para guru, karena swasta berbeda dengan negeri, kalau negeri mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari pemerintah,” katanya saat ditemui KC Online di ruangan kerjanya Kamis (11/1/2018).

Menurutnya ada unsur kesengajaan dari pihak sekolah negeri, karena banyak sekolah yang seharusnya pada penutupan PPDB berjumlah 36 dalam satu kelas, namun sejumlah kelas belum terisi genap 36 dengan dalih tidak ada siswanya yang mendaftar.

“Artinya dalam hal ini kekurangan tersebut sengaja untuk menerima siswa pindahan saat memasuki semester genap. Kalau di SMA Muhammdiyah tidak bisa menolak ketika melarang siswa pindah, kalau di sekolah lain menolak namun justru ramai dikeluhkan para walimurid yang tidak disetujui oleh kepala sekolahnya untuk pindah ke SMA negeri,” imbuhnya.

Masih dikatakannya, kalau seperti ini bisa dikatakan pemerintah kurang mendukung sistem pendidikan di sekolah swasta, padahal swasta juga berperan mencerdaskan anak bangsa, bahkan faktanya sekolah negeri masih menerima siswa pindahan dari sekolah lain, seharusnya pendaftaran untuk di sekolah negeri bisa selesai pada waktu pelaksanaan PPDB.

“Perlu adanya kebijakan dari pemerintah provinsi untuk memberikan batasan waktu untuk mutasi, atau pindahan siswa agar tidak ada siswa lainnya yang ikut pindah, kalau dibiarkan maka akan membuat sekolah swasta semakin berkurang siswanya,” harapnya.(Egi)