Pemeriksaan kesehatan dilakukan Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pada Kamis-Jumat 11-13 Januari 2018 lalu. (Jejep/KC Online)

MAJALENGKA.(KC Online),-

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka dalam waktu dekat ini akan menerima hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Pilkada Majalengka 2018 dari tiga instansi terkait.

Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi rekomendasi bagi KPU menetapkan pencalonan mereka.

KPU sendiri akan mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan sekaligus kelengkapan administrasi bakal pasangan calon bupati Majalengka pada Rabu, 17 Januari 2018 mendatang.

Pengumuman tersebut akan disampaikan pada Sidang Pleno Terbuka yang akan diselenggarakan KPU dan akan dihadiri Panwaslu, tim sukses pasangan, parpol pengusung, dan komisioner KPU lainnya.

Adapun pemeriksaan kesehatan dilakukan Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pada Kamis-Jumat 11-13 Januari 2018 lalu.

Ketua KPU Supriatna mengatakan, calon yang diusung partai politik itu bisa diganti jika hasil pemeriksaan kesehatan saat ini ditemukan hal yang dinilai tidak baik. Lalu, meninggal dunia serta memiliki kasus hukum yang memiliki kekuatan tetap.

“Nanti kita akan panggil partai pengusung yang ditunjuk LO, sekaligus mengumumkan hasil tes kesehatan dan melengkapi berkas persyaratan calon yang belum lengkap seperti harta kekayaan maupun berkas administrasi lainnya,” tuturnya.

Kemampuan fisik

Terkait hasil kesehatan itu, setiap bakal calon harus memiliki kemampuan fisik dalam menjalankan aktivitas rutin secara mandiri. Termasuk memenuhi syarat kesehatan dan dituntut mampu melakukan observasi dan analisa untuk menentukan suatu keputusan dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun masa jabatannya.

Syarat lain yang sangat penting bagi bakal calon tidak boleh terindikasi penggunaan zat psikotropika dan zat terlarang lainnya. “Bagi bakal calon yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan, sebelum penetapan pencalonan bisa diganti,” ujarnya.

Apabila dilakukan penggantian figur yang diusung koalisi partainya, Supriatna mengaku akan kembali melakukan proses pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Perbaikan tersebut, menurutnya, berlaku selama tiga hari setelah pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan.

Terkait hasil pengumuman, lanjut dia, sesuai dengan peraturan KPU di mana pada tanggal 17-18 merupakan pemberitahuan hasil penelitian.

Sementara itu, KPU akan menetapkan paslon pada 12 Februari dan pengundian nomor urut dilakukan pada tanggal 13 Februari.Sebelumnya, tim pemeriksa kesehatan bapaslon telah menyerahkan berkas pemeriksaan kesehatan.

Hasil pemeriksaan kesehatan (rikses) bakal pasangan calon itu bersifat tertutup dan rahasia,” tuturnya.

Dia menambahkan, pada pemeriksaan kesehatan pilkada tahun ini berbeda dari pilkada sebelumnya. Pemeriksaan kesehatan lebih detil dan menyeluruh. Termasuk timnya melakukan pemeriksaan kesehatan dasar termasuk gigi mulut, gula, hati, dan ginjal. (Jejep/ KC Online)