Karso/kbr.id

KEJAKSAN, (KC Online).-

Ketua DPD PKS Kota Cirebon, Karso, memenuhi panggilan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kantor Panwaslu Kota Cirebon, Selasa (16/1/2017).

Pemanggilan tersebut masih terkait lanjutan dugaan mahar politik yang dibeberkan mantan bakal calon Walikota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi dalam Pilkada Kota Cirebon 2018.

Karso menyanggah adanya praktik mahar politik di tubuh PKS. Ketiadaan rekomendasi dari DPP PKS atas paslon Siswandi-Euis Fety Fatayati, dipastikannya bukan karena adanya praktik mahar politik.

Seusai diperiksa, Karso meyakinkan, pemberian rekomendasi merupakan kewenangan DPP PKS. PKS di daerah, kata dia, baik Jawa Barat maupun Kota Cirebon hanya mengusulkan nama-nama bakal calon.

“Pada 5 Januari sore lalu, di DPW PKS sudah disepakati paslon yang direkomendasikan yakni Siswandi-Karso. Tapi kemudian muncul Siswandi-Euis (dari PAN dan Gerindra yang juga tergabung dalam Koalisi Umat). Tentunya itu membuat kami pun kaget,” beber Karso kepada sejumlah media massa yang menantinya usai memenuhi panggilan Gakkumdu.

Karso mengaku, pihak DPW PKS pun mempertanyakan profil Euis yang dinilai tiba-tiba muncul sebagai bakal pendamping Siswandi. Menurutnya, PKS tak pernah membahas mengenai Euis sebagai bakal calon wakil walikota, selain Karso. Dengan alasan tak mengenal profil hingga visi misi Euis, DPP PKS pun tak mengeluarkan rekomendasi atas paslon Siswandi-Euis.

Dia memastikan, baik DPP maupun DPW tak mengeluarkan rekomendasi atas Siswandi-Euis. Alasan inilah yang menguatkan ketiadaan praktik mahar politik di tubuh PKS. “Tak ada mahar politik dalam PKS. Saya juga tidak tahu soal itu, prosesnya pun saya tak tahu,” katanya.

Karso mengungkapkan, mendekati masa pendaftaran paslon di KPU Kota Cirebon dirinya bersama dua parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Umat yakni PAN dan Gerindra tengah menyiapkan diri guna pendaftaran tersebut.

Disinggung perihal arah politik PKS selanjutnya di Pilkada Kota Cirebon pasca kegagalan mengusung paslon, Karso menyatakan akan menunggu arahan DPP PKS. “Kami masih tunggu arahan DPP,” pungkasnya.

Sebut inisial A

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo menyebutkan, sedikitnya 24 pertanyaan diajukan Tim Gakkumdu kepada Karso. Selama pemeriksaan itu, Karso meyakinkan ketidaktahuannya perihal praktik mahar politik seperti diungkapkan Siswandi. “Pak Karso menyampaikan tidak tahu sama sekali soal mahar politik,” kata Susilo.

Namun, lanjutnya, Karso sempat menyebut seseorang berinisial A yang diduga terkait praktik mahar politik di tubuh PKS. Hanya saja, kepada tim pemeriksa, Karso mengaku tidak mengenal identitas A yang sempat disebutkan Siswandi kepada sejumlah media massa pada Sabtu (13/1/2018) lalu. Termasuk keanggotaan parpol milik A dan perannya dalam praktik mahar politik. “Dia (Karso) tidak bisa pastikan, apakah A kader PKS atau bukan dan perannya apa,” ujarnya.

Nama A sendiri disebut Karso setelah Tim Gakkumdu menanyakannya, menyusul pernyataan Siswandi yang beredar di media massa. Meski belum mengetahui sosok A, dia meyakinkan, A akan turut diperiksa Tim Gakkumdu dengan catatan identitasnya telah diketahui.

Terkait hal ini sendiri, Panwaslu Kota Cirebon telah berkoordinasi dengan Bawaslu Jabar dan Bawaslu RI. Lebih jauh, dia meyakinkan, Panwaslu Kota Cirebon akan terus menelusuri kejelasan perihal dugaan mahar politik ini.

Guna memperoleh keterangan valid sesuai fakta, Panwaslu Kota Cirebon akan mengundang pihak-pihak terkait selanjutnya sehingga ada kepastian hukum. Selain itu, agar tak bergulir makin jauh serta menjaga kondusivitas
dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak ini. Selain Siswandi yang juga dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat (19/1/2019) nanti, Tim Gakkumdu berencana pula memeriksa Sekretaris DPD PAN Kota Cirebon, Sumardi.

“Sumardi diketahui sempat menyebut identitas orang yang mengetahui persis soal dugaan mahar politik ini. Makanya kami akan panggil untuk diperiksa,” tandasnya.

Terpisah, DPD PAN Kota Cirebon juga rupanya masih belum menentukan arah politiknya pasca kegagalan mengusung paslon dalam Pilkada Kota Cirebon 2018. “Belum ada, masih menunggu arahan dari DPW PAN Jabar,” ungkap Ketua DPD PAN Kota Cirebon, Dani Mardani.(Mamat)