Supra/KC Online.*

MUNDU, (KC Online).-

Ratusan nelayan garok yang tergabung dalam Serikat Nelayan Garok Se-Wilayah Cirebon mengadakan Musyawarah Akbar, di lapangan sepak bola, Desa Mundupesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Musyawarah yang dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan unsur Muspika setempat, para nelayan garok menyatakan sikap bahwa alat tangkap garok termasuk alat tangkap ramah lingkungan. Karena, dari segi size (ukuran) tergolong besar, sehingga tidak merusak biota laut.

Menurut salah seorang nelayan garok, Karna, selama ini para nelayan garok seolah menjadi pencuri. Karena, menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Padahal, dalam aturan tidak ada pelarangan penggunaan alat tangkap garok. Sehingga, perlu adanya keadilan dalam mencari nafkah di laut.

“Kami ingin para nelayan garok yang sedang mencari nafkah di laut, tidak diuber-uber pihak keamanan. Karena, alat tangkap garok tidak termasuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,” pinta nelayan asal Kecamatan Gebang ini, Kamis (11/1/2018).

Senada dikatakan nelayan garok lainnya, Sofyan. Penangkapan nelayan garok dari pihak keamanan, tentunya membuat resah. Padahal, tidak ada pelarangan mengenai penggunaan garok.

“Alat tangkap garok hanya untuk menjaring rajungan dan kerang. Seperti kita ketahui, rajungan dan kerang bisa dieskpor. Sehingga, penghasilan nelayan lebih besar dan negara juga diuntungkan dengan adanya ekspor tersebut. Maka, biarlah kami mencari nafkah di laut dengan tenang,” kata nelayan asal Kecamatan Pangenan ini.

Menanggapi keinginan nelayan garok tersebut, perwakilan DKP Kabupaten Cirebon, Samsudin mengungkapkan, alat tangkap garok boleh beroperasi asalkan di atas dua mil.

“Kebanyakan nelayan garok kurang paham akan zonasi atau batas wilayah yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Maka, terkesan ada pelarangan. Tapi, bila sesuai aturan zonasi, ukuran jaring maupun yang lainnya, tentu akan aman. Keluhan para nelayan garok ini akan disampaikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ungkapnya.

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Cakra Suseno menambahkan, sebagai wakil rakyat tentunya akan menampung aspiasi para nelayan garok. Tapi, perlu dukungan seluruh pihak. “KKP harus bertanggung jawab mengenai keluhan para nelayan garok. Akan saya sampaikan pada rapat komisi untuk ditindaklanjuti,” ujar politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Serikat Nelayan Garok se-Wilayah Cirebon, Suhendri menjelaskan, acara ini segaja dilaksanakan untuk mendengarkan secara langsung keluhan para nelayan garok berikut jawaban dari pemangku jabatan Kabupaten Cirebon.

“Nelayan garok bukan garong yang mengambil rajungan maupun hasil laut di lautan. Karena, dalam aturan tidak ada pelarangan. Sehingga, ramah lingkungan,” tegasnya.(Supra)