Sekretaris REI Wilayah Cirebon, H Gunadi/Epih/Kc Online.*

KEDAWUNG, (KC Online).-

DPD REI Cirebon telah menekankan setiap pengembang rumah subsidi untuk melakukan regrestasi dan terdaftar dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu disampaikan Sekretaris REI Wilayah Cirebon, H Gunadi kepada KC Online, Selasa (8/1/2017).

“Ini yang tengah jadi topik dan pembahasan di tingkat DPD REI Cirebon. Di mana, dengan belumnya kalangan pengembang perumahan subsidi melakukan registrasi tentunya selain menghambat kalangan pengembang itu sendiri dalam hal proses kelancaran realisasi akad kreditnya, juga adanya kekhawatiran tidak bisa tercapainya pembangunan rumah subsidi yang dilakukan pengembang. Karenanya, kepada kalangan pengembang, kami sarankan segera melakukan registrasi ulang,” ungkap Gunadi.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga telah mewajibkan para pengembang yang tengah membangun rumah subsidi dapat bergabung dengan asosiasi perumahan dalam kapasitas ini DPD REI.

“Hal itu guna memudahkan pemerintah dalam mengawasi proses dan kualitas pembangunan kawasan perumahan subsidi. Karena itu, dari pemerintah sendiri itu telah mengambil kebijakan, jika setiap pengembang yang membangun rumah-rumah subsidi mewajibkan untuk melakukan regrtasi ulang di PUPR,” tambahnya.

Dengan adanya kebijakan bagi kalangan pengembang tersebut, lanjutnya, saat in bagi kalangan pengembang disarankan untuk tidak lagi fokus mengembangkan perumahn subsidi dan berleha-leha, melalukan pembiran terhdap aturan baru tersebut.

“Karena aturan (Regristrasi) ini juga bagian dari eksistensi pengembang dalam memasarkan rumah subsidi,” ujar Gunadi.

Diakuinya, hingga saat ini dari sekian banyaknya kalangan pengembang perumahan subsidi di Wilayah Cirebon, hanya sebagian kecilnya saja yang telah terdaftar dan melakukan registrasi di PUPR.

Sebelumnya, pemerintah telah mewajibkan para pengembang yang membangun rumah subsidi, untuk bergabung dengan asosiasi perumahan. Hal itu guna memudahkan pemerintah dalam mengawasi proses pembangunan kawasan perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti menuturkan, aturan tersebut dibuat untuk mencegah tumbuhnya pengembang nakal di daerah. “Nanti dari masing-masing asosiasi itu, serahkan daftar pengembangnya ke PUPR,” kata Lana.

Menurutnya, Kementerian PUPR akan memetakan dimana saja lokasi pengembangan kawasan perumahan yang sedang dibangun pengembang. Termasuk jumlah unit yang hendak dibangun. Selain, pihaknya juga tengah menyiapkan tim untuk mengawasi pengembang nakal.

Tim yang terdiri atas sejumlah direktorat jenderal di Kementerian PUPR itu, juga akan menggandeng pemerintah daerah (pemda). “Tim gabungan ya antar kementerian, (terdiri atas Ditjen) Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Perumahan, Balitbang,” katanya.

Tim tersebut nantinya akan berfungsi untuk menilai kelayakan rumah yang telah rampung dibangun. Bagi pemda yang belum memiliki tim khusus yang bertugas untuk menilai kelayakan, dapat bekerjasama dengan Kementerian PUPR ke depannya.”Itu akan PUPR terbitkan sertifikat layak huni nantinya,” tuturnya.(Epih)