Siswandi saat memberi keterangan pers/KC Online

KEJAKSAN, (KC Online).-

Meski gagal mengikuti Pilkada Kota Cirebon, Brigjen Polisi (P) Siswandi menunjukkan jiwa kenegarawanannya. Dia terlihat tetap tegar bahkan hingga mendaftar ke KPU setempat walau tahu berkas dukungan dari partai pengusungnya masih kurang.

“Ini pembelajaran politik yang sangat luar biasa. Pak Siswandi memperlihatkan sikap kenegarawanannya di depan masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya mengenai apa itu jiwa besar,” ujar aktivis masjid tahun 1990-an, MB Rahmat kepada KC Online, Jumat (12/1/2018).

Sikap yang diperlihatkan Siswandi ini, lanjut Rahmat, tidak banyak dimiliki politisi, karena belum siap menghadapi kenyataan pahit. Tapi dia tetap tenang bahkan meredam pendukungnya agar tidak melakukan hal-hal di luar koridor hukum.

“Ini yang saya lihat dari Pak Siswandi ketika terjegal di Koalisi Umat. Walau ‘dizalimi’ di detik-detik terakhir saat pendaftaran di KPU Kota Cirebon, dia menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang tokoh. Sikap inilah yang seharusnya dikembangkan dan ditularkan kepada bakal calon walikota dan wakilnya yang akan bertarung di Pilkada, 27 Juni 2018 mendatang, sehingga harus siap menerima kekalahan,” jelas Rahmat.

Preseden buruk

Sementara itu, PAN Kota Cirebon masih menyayangkan sikap PKS yang tidak konsisten dalam mengeluarkan rekomendasi. Bahkan PAN menganggap PKS bisa membuat preseden buruk dalam konstalasi Pilkada Kota Cirebon karena tidak konsisten.

“Kalau bilang abstain ya dari awal. Karena ini memangkas hak yang diusungkan calon dari PAN. Selain sudah menghilangkan hak untuk mencalonkan dan partai pun sama dirugikan. Kejadian kemarin sangat luar biasa dan menjadi preseden buruk,” kata Sekretaris DPD PAN Kota Cirebon, Sumardi.

Dia beralasan, sejak awal PAN sudah tidak menjadi masalah untuk mengusung Siswandi. Karena, keputusan tersebut sudah disepakati oleh ketiga partai tersebut di Koalisi Umat. Bahkan, kesepakatan itu hanya tinggal memilih wakilnya, apakah nama pertama yang disodorkan adalah Azrul atau Karso. Karena Siswandi tidak menolak siapa pun yang jadi wakilnya.

Sumardi menuturkan, sejak awal Koalisi Umat berkomitmen tidak akan pecah, namun dengan kejadian seperti ini koalisi jadi berantakan. “Pak Karso belum siap menjadi wakil, jadi DPP PAN mengeluarkan nama Euis sebagai wakilnya. Namun, Karso malah tidak setuju dengan Euis. Dengan situasi seperti itu gak mungkin menentukan perubahan rekomendasi dengan cepat. Ini merupakan urusan negara bukan main-main,” tambahnya.

Punya pilihan

Terkait arah PAN selanjutnya, kata dia, saat ini masih belum mengambil sikap. Akan tetapi, secara pribadi dirinya sudah punya pilihan ke mana arahnya.

“Mudah-mudahan bisa sama antara pilihan pribadi dengan partai. Tapi Gerindra sudah mengajak PAN untuk menentukan arah selanjutnya. Karena, baik dari pihak PASTI dan OKE sudah mengajak untuk bergabung,” aku dia.

Dalam perkembangan yang sama, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi mengatakan, pada dasarnya Gerindra berkomitmen untuk merespon keinginan umat dengan memilih bergabung di Koalisi Umat.

Bahkan untuk Pilkada Kota Cirebon, Gerinda telah membuktikan dengan mengeluarkan rekomendasi pertama dari DPP yang keluar untuk nama Dede Muharram dengan Karso.

Mereka, kata dia, merupakan kader yang potensial dan menjadi pertimbangan di tingkat DPD. Catatan pasangan yang dimaksud, salah satunya merupakan sama-sama aktivis di 212. Namun dalam perjalannya terdapat perbedaan pandangan perihal turunnya rekomendasi antara partai yang membuat PKS memilih untuk abstain.

“Keluarnya rekomendasi atas nama Dede Muharram dan Karso menjadi salah satu poin penting. Namun, ternyata nama Karso dari PKS tidak siap. Proses itu menjadi faktor penyulit untuk kembali mengajukan ke DPP,” kata Mulyadi saat di konfirmasi melalui sambungan teleponnya, Jumat (12/1/2018).

Dengan dinamika tersebut, Mulyadi megatakan, kemudian muncul sebuah usulan awal dari PKS untuk merekomendasikan nama Siswandi. Meski awalnya Gerindra tidak menginginkan nama Siswandi karena tidak masuk dalam mekanisme penjaringan namun tetap fleksibel.

Akhirnya dengan pertimbangan yang berat, Gerindra pun mengeluarkan rekomendasi untuk Siswandi dan Euis. Namun dalam perjalanannya, justru PKS malahan tidak mengeluarkan rekomendasi untuk mereka. Meski demikian, DPD Partai Gerindra Jawa Barat tetap menghormati apa yang menjadi keputusan DPW dan DPP PKS.

“Kita tetap menghormati apa pun yang menjadi keputusan PAN dan PKS. Kami suja mempersilakan mereka untuk berkomunikasi, mengingat masalah waktu dan jarak sudah dekat ke pendaftaran,” katanya.

Mulyadi menuturkan, sebenarnya Gerindra sangat merespon dan menghormati apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Cirebon. Bahkan Gerindra menitipkan kepada pengurus di daerah untuk mempersilakan PAN dan PKS memutuskan rekomendasi.

“Yang terpenting harapan masyarakat Kota Cirebon terpenuhi. Koalisi Umat akan tetap dan menjaga kebersamaaan,” ujarnya.

Disinggung mengenai arah Gerindra selanjutnya untuk di Pilkada Kota Cirebon, Mulyadi menuturkan, akan tetap istiqomah bersama umat. Dimana, kata dia, Gerindra memilih untuk netral dan tidak mengarahkan ke calon lainnnya. Namun, pihaknya tetap menjalin kebersamaan dengan PKS maupun PAN.

“Kami akan terus menjaga komitmen dengan PAN dan PKS. Kalaupun dalam perjalannya terdapat dinamika, kami pun akan merespon sesuai dengan kajian,” paparnya.(Mamat)