Adhyaksa Darma Yulianto, Kepala Kejari Kabupaten Kuningan,Senin (4/12/2017). Agus/KC Online

KUNINGAN, (KC Online). –

Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Adhyaksa Darma Yuliano meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan dan Kejaksaan Negeri (Kejari), agar netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Jika ada oknum yang terbukti terlibat mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, maka sanksi tegas sudah menanti hingga pemberhentian sebagai ASN.

Dikemukakannya, pada Juni 2018 Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan akan melaksanakan pilkada serentak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

Untuk itu, menghadapi pesta demokrasi tersebut, pihaknya ingin mengingatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), disebutkan setiap PNS (ASN) dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sehingga setiap ASN di berbagai lapisan diharuskan menjaga netralitasnya selama pilkada.

“Memang ASN juga memiliki hak untuk memilih dalam pilkada, tetapi kalau sampai memihak atau mendukung kepada salah satu pasang calon itu tidak benar,” kata Adhyaksa, Selasa (30/1/2018).

Kemudian mengenai sanksi bagi ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni ASN tersebut akan dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

“Kalau pegawai dan ASN kami ada yang terlibat mendukung salah satu pasangan calon, tentu akan kami tindak lanjuti kesalahannya dimana. Nanti sanksinya tergantung kesalahannya, jika ringan kesalahannya maka akan diberi teguran kalau fatal bisa sampai pemberhentian,” tuturnya.

Laporkan

Sementara itu, Adhyaksa juga meminta, masyarakat Kabupaten Kuningan untuk ikut menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban selama pilkada serentak.

“Termasuk mengawasi pelaksanaan pilkada, jika melihat adanya pelanggaran segera laporkan kepada tim penegakan hukum terpadu di sekretariat Panwaslu,’ katanya. (Agus/KC Online)