Mantan Bendahara Sekretaris Daerah Kota Bandung, Amar Kasmara, divonis lima tahun penjara, Senin (12/2/2018). Saat vonis dibacakan hakim, Amar hanya tertunduk lesu/PRLM

BANDUNG, (KC Online).-

Mantan Bendahara Sekretaris Daerah Kota Bandung, Amar Kasmara, divonis lima tahun penjara, Senin (12/2/2018). Saat vonis dibacakan hakim, Amar hanya tertunduk lesu.

Amar Kasmara dinyatakan bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung tahun anggaran 2007-2008.

Hakim Ketua, Sri Mumpuni menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun juga mengenakan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurang.

Demikian terungkap dalam sidang vonis kasus tersebut di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin 12 Februari 2018.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana lima tahun penjara,” kata Sri Mumpuni membacakan amar putusan.

Saat hakim membacakan amar putusan, sesekali tangan kanannya memperbaiki posisi kacamatanya. Amar Kasmara memakai peci hitam, kemeja putih, dan celana hitam panjang ia duduk seorang diri di kursi pesakitan.

Putusan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan. Hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan punya tanggungan keluarga.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Amar telah dituntut oleh jaksa dari Kejari Bandung berupa pidana selama 7 tahun. Selain hukuman badan, terdakwa juga dikenakan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Salah prosedur

Menurut hakim, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 KUHPidana sesuai dakwaan primer.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 8 miliar. Denda itu harus dibayar maksimal sebulan setelah vonis dijatuhkan. Jika tidak, maka diganti penjara satu tahun.

Di persidangan terungkap bahwa hasil audit BPKP, menunjukkan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 40 miliar. Dari audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat itu, ditemukan adanya kesalahan dalam proses pencairan dana bantuan sosial. Hasil audit menunjukkan banyak uang bantuan yang diterima oleh ajudan wali kota dan ajudan sekda. Padahal, seharusnya bantuan itu sifatnya langsung.

Bantuan itu dicairkan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemohon. Dan setelah bantuan cair, seharusnya langsung masuk ke rekening penerima. Dalam kasus ini yang terjadi adalah dana bantuan tidak langsung sampai ke penerima tapi ditampung oleh ajudan. (PR/KC Online)