KUNINGAN, (KC Online).–

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kuningan menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Rabu (14/2/2018). Deklarasi ini digelar di Hotel Horison Tirta Sanita Kabupaten Kuningan.

Hadir langsung Wakil Kepala Kepolisian Resor Kuningan, Komisaris Nanang Suhendar, perwakilan Pemkab Kuningan, para pasangan calon bupati dan wakil bupati, para pengurus partai politik, tim kampanye, tokoh masyarakat, dan undangan serta unsur lainnya.

Dalam deklarasi tersebut para calon bupati dan wakil bupati Kuningan 2018 diminta mengikuti ucapan Ketua Panwaslu, Jubaedi sebagai komitmen bersama untuk tidak melakukan politik uang dan politisasi SARA, guna merebut simpatik masyarakat.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Kuningan, Abdul Jalil Hermawan dalam laporannya mengatakan, deklarasi ini digelar serentak di seluruh Indonesia karena merupakan instruksi langsung dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

“Deklarasi ini untuk membangun komitmen bersama melawan gerakan politik uang dan politisasi SARA. Kami minta deklarasi ini jangan hanya sebatas seremonial saja, tetapi terapkan oleh seluruh para pasangan calon bupati dan wakil bupati. Apabila dilanggar maka ancamannya tentu diskualifikasi bagi pasangan calon,” ujar Abdul Jalil Hermawan.

Jalil menegaskan, jangan sampai kegiatan deklarasi ini dianggap seremonial saja. Tetapi juga harus berbanding lurus pada saat pelaksanaannya. Kenapa tim sukses ikut dikumpulkan juga, karena hal ini harus diwanti–wanti oleh mereka.

“Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum itu diatur kampanye lainnya, kalau sembako tidak termasuk dalam kategori lainnya. Hanya di situ disebutkan seperti penutup kepala, payung, gelas itu masuk. Itu pun nominal per unitnya tidak boleh lebih dari Rp 25 ribu. Kalau sembako gak bisa karena masuk kategori politik uang,” kata Jalil.

Diungkapkan Jalil, laporkan kepada Panwas setiap temuan pelanggaran Pilkada 2018 dengan menyertakan bukti–bukti kuat, agar Tim Gakkumdu bisa segera memproses laporan tersebut, dan itu haru jelas saksi dan pelakunya siapa.

Suhu politik meningkat

Sementara itu, Waka Polres Kuningan Komisaris Nanang Suhendar mengatakan, seiring akan dilaksanakan tahapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuningan pada tanggal 15 Februari 2018, intensitas suhu politik akan mengalami peningkatan.

“Sangat dimungkinkan adanya politik uang dan isu SARA, karena isu tersebutlah yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Kami menilai politik uang dan politisasi SARA akan menghambat dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas serta menciptakan tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mari kita ciptakan tahapan Pilkada 2018 bebas dari politik uang dan SARA,” ujar Nanang Suhendar.(Agus/KC Online)