KESAMBI, (KC Online).-

Ratusan karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit (RS) Gunung Jati (GJ) Cirebon mempertanyakan proporsi pembagian uang jasa pelayanan BPJS, karena diduga uang tersebut tidak transparan serta digunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Informasi yang dihimpun KC Online menyebutkan, perputaran uang BJPS diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah pada setiap bulannya. Dari total uang tersebut, 40 persennya sebagai jasa pelayanan, sedangkan 60 persennya untuk operasional rumah sakit.

Seratus persen dari uang jasa pelayanan tersebut, sebanyak 35 hingga 45 persen untuk jasa medis spesialis yang jumlah orangnya sangat sedikit, sedangkan sisanya sebanyak 55 persen hingga 65 persen dibagi untuk seribu tiga ratus lebih karyawan rumah sakit. Bahkan, konon, dari sisa antara 55-65 persen itu dipotong 12 persen untuk fee for service.

“Yang sangat tidak adil itu pembagian uang jasa pelayanan ini sangat ‘njomplang’. Pembagian diatur sesuai selera manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, banyak karyawan Rumah Sakit Gunung Jati protes lantaran tidak adil,” ujar sumber di Rumah Sakit Gunung Jati yang minta namanya dirahasikan kepada KC Online, Sabtu (17/2/2018).

Dia menyebutkan, ketidakadilan dalam proporsi pembagian uang jasa pelayanan BPJS ini sudah disuarakan melalui dialog namun tidak ditanggapi manajemen rumah sakit.

“Saya khawatir, jika ketidakadilan atau ketimpangan ini terus berlangsung akan berakibat pada menurunnya kinerja dan motivasi karyawan dalam bekerja. Bahkan akibat buruk dari situasi ini adalah mogok kerja. Inilah yang harus diantisipasi,” terang sumber tersebut.

Menurutnya, ketimpangaan pembagian uang jasa pelayanan BPJS ini sudah berlangsung sekira dua tahun. Karenanya, pihaknya menduga ada penggelapan, memperkaya diri atau kelompok dalam pembagian uang jasa pelayanan ini.

“Lantaran suara-suara ketidakadilan ini terus digelorakan oleh banyak karyawan, saya khawatir ada perlakuan yang kurang proporsi terhadap karyawan tersebut. Sebab, indikasi ke arah sana ada. Misalnya rotasi karyawan yang tidak berdasarkan kapasitas atau kompetensinya. Saya mengkhawatirkan yang vokal ini mendapat ‘intimidasi’,” tegas karyawan tersebut sambil didampingi belasan karyawan lainnya.

Karyawan lainnya menambahkan, mereka meminta keadilan kepada dewan dan Penjabat Walikota Cirebon agar masalah ini dapat diselesaikan, sehingga kondusivitas rumah sakit tetap terjaga. “Kami berharap ada penyelesaian yang adil soal pembagian uang jasa ini sehingga mekanisme kerja di RS Gunung Jatu tetap kondusif,” imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Utama RS Gunung Jati Cirebon, Bunadi, dalam audiensi dengan Komisi III DPRD Kota Cirebon di Gedung Griya Sawala, beberapa waktu lalu pernah mengatakan, jumlah pegawai di RS yang dipimpinnya melebihi kapasitas (overloud) sehingga berdampak pada pembagian “kue” pendapatan yang menjadi persoalan.

Padahal status RS yang masih tipe B idelanya maksimal jumlah pegawainya hanya 1.000 orang pegawai, namun kondisi yang ada saat ini mecapai 1.389 pegawai. Jumlah itu dengan rincian sebanyak 721 aparatur sipil negara (ASN), 22 tenaga BLUD Pegawai Tetap (PT), 635 pegawai tidak tetap (PTT), 5 tenaga konsulen, dan sisanya dokter spesialis.

Memutar otak

Oleh karenanya, meski untuk gaji per bulannya tidak ada penunggakan namun pihak RS harus bisa memutar otak dalam pembagian jasa pelayanan (JP) yang semestinya diberikan setiap bulannya. Apalagi, andalan BPJS yang semestinya dibayarkan untuk jasa pelayanan sebesar Rp 55 miliar masih menunggak sejak Oktober 2017 hingga Januai 2018.

“Kondisinya memang seperti ini dan tidak mungkin kami keluarkan pegawai yang sudah telanjur masuk. Namun, kami terus berupaya agar kondisinya bisa seimbang guna pemenuhan hak para pegawai,” kata Bunadi.

Bunadi menjelaskan, dari total 100 pesen pendapatan di RS, pembagiannya 60 persen untuk operasional dan 40 persen untuk jasa pelayanan sesuai Permenkes. Kemudian, dari 40 persen tersebut kembali dikalkulasikan 10 hingga 12 persen untuk dokter spesialis dan sisanya buat lainnya.

Meski demikian, pendapatan rumah sakit memang pada posisi tetap dan akan tetapi pembagiannya menjadi lebih banyak. Apalagi, pembayaran BPJS tidak lancar dengan total Rp 55 miliar sejak Oktober hingga bulan ini.

“Kalau dibandingkan rumah sakit lain kami masih di bawah. Apalagi BPJS gak lancar, tapi kalau dokter masih aman, tapi kasian pegawai di bawahnya,” jelasnya.

Bunadi mengatakan, upaya yang tengah dilakukan yakni selain peningkatan status pegawai dari PTT menjadi PT juga upaya peningkatan pendapatan baru agar pendapatan bisa mendongkrak penghasilan. Selain itu, pihak rumah sakit juga berwacana melakukan cara melalui proses seleksi administratif , keterampilan dan psikologi.

Pada bagian lain Bunadi memastikan, tidak ada diskriminatif dalam penanganan kepada pasien, baik menggunakan BPJS ataupun tidak. “Jadi kami melaksanakan standardisai penanganan pasien sesuai aturan dan sudah ada pada standardisasi akreditasi rumah sakit,” ujarnya.(Mamat/Iskandar)