kabar-cirebon.com

SUMBER, (KC Online).-

Pembebasan lahan untuk Institute Teknologi Bandung (ITB) Cabang Cirebon, sampai saat ini masih terkendala. Sebab dari puluhan hektare lahan yang akan dibebaskan, terdapat tanah desa yang belum mendapatkan izin tukar guling tanah dari Gubernur Jawa Barat.

Ketiga tanah desa tersebut yakni berada di Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan, Desa Kebonturi dan Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Untuk membebaskan tanah-tanah desa tersebut, harus menunggu izin dari Gubernur Jawa Barat terlebih dahulu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Agas Sukma Nugraha.

Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum bisa mengeksekusi lahan secara keseluruhan untuk rencana pembangunan ITB. Sebab katanya, tanah milik tiga desa belum mengantongi izin tukar guling tanah dari Gubernur Jawa Barat.

“Kalau alokasi anggaran pembayaran tanah di tiga desa yang belum mendapat izin dari gubernur itu sebenarnya sudah ada.,” kata Agas kepada KC Online, Senin (12/2/2018).

Ia melanjutkan, total anggaran untuk membebaskan tanah di tiga desa itu yakni sebesar Rp 2,8 miliar. Tapi, angka tersebut hanya berlaku selama enam bulan ke depan berdasarkan hitungan tim apparsial. Artinya kata dia, ketika tanah itu belum dibayarkan, angka tersebut dimungkinkan mengalami perubahan.

“Karena izin dari gubernur untuk tukar guling lahan itu belum ada. Maka, pembayaran ditangguhkan. anggaran yang sudah tersedia masuk lagi ke kas daerah. Jadi, untuk proses pembayaran lahan di tiga desa itu akan dilaksanakan di perubahan 2018,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, anggaran pembebasan lahan yang disediakan pemerintah daerah senilai Rp 75 miliar, dari jumlah tersebut untuk pembayaran fisik lahan Rp 73,650 miliar. Sedangkan, sisanya digunakan untuk biaya oprasional, tim apparsial, membuat FS, dan panitia pengadaan tanah (BPN).

“Selama proses pembayaran pembebasan lahan milik warga semuanya dilakukan melalui rekening masing-masing pemilik. Sehingga, tidak ada pemotongan satu rupiah pun kepada warga yang tanahnya telah dibebaskan oleh kita untuk pembangunan ITB,” kata Agas.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi mengatakan, pembebasan lahan rencana pembangunan Kampus ITB Cabang Cirebon mengalami kendala, khususnya di tiga desa. Sementara lahan milik warga semuanya clear.

“Dari tiga desa itu, ada empat bidang tanah yang belum selesai dalam pembebasan lahan, satu bidang di Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan, satu bidang di Desa Kebonturi dan dua bidang di Desa Geyongan,” kata Junaedi.(Ismail)