KESAMBI, (KC Online).-

REI Wilayah Cirebon siap melakukan audensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hal itu dilakukan, karena belum ditetapkannya peraturan pemerintah terkait ketentuan pembangunan rumah subsidi tahun 2018 ini.

“Yah pada minggu-minggu ini, REI Cirebon akan ikut dalam pembahasannya. Karena, kalau aturan itu diterapkan jelas memberatkan pengembang perumahan,” tandas Ketua REI Wilayah Cirebon, H Wawan Setiawan kepada KC Online di sela penutupan BTN Property Expo, Minggu (11/3/2018).

Menurutnya, melalui Kementerian PUPR, pemerintah pada tahun ini berencana menerbitkan dan penerapakan peraturan tentang peningkatan kualitas rumah subsidi.”Untuk penerapan peraturan itu semestinya perlu dievaluasi kembali,” ujarnya.

Menurutnya, bila memang jadi diterapkan, lanjutnya, akan berdampak pada makin terancamnya program sejuta rumah dicanangkan pemerintah pada tahun ini.

“Itu bisa kita ambil contoh (rencana peraturan), semisal dari ketentuan material yang harus menggunakan kayu sebagai pondasi, selain dalam aturan nanti yang akan dibuatnya itu juga setiap pembangunan rumah subsidi harus menggunakan pondasi besi dengan ukuraan 10 mm, dan aturan lainnya,” ujarnya.

Wawan mengatakan, rencana penerapkan aturan itu jangan sampai memberatkan pengembang, karena perbankan untuk melakukan akad kredit rumah subsidi harus mengacu kepada peraturan Kementerian PUPR dan bila tidak sesuai maka pihak bank tidak akan meloloskan kredit.

“Sebenarnya kita ini sangat mendukung dengan adanya peraturan program pemerintah dalam pengawasan dan kualitas rumah. Namun, kebijakan tersebut harus dikaji ulang lagi jangan sampai memberatkan pengembang di daerah. Pasalnya, kalau dilihat dari kondisi lahan untuk pembangunan rumah subsidi di daerah itu yang juga sekarang ini mahal. Selain itu, berapa sih keuntungannya kalangan pengembang dalam membangun rumah subsidi, kalau memang pengembang harus ikut dalam aturan yang begitu besar diterapkan pemerintah,” ujarnya.(Epih)