Epih/KC Online.*

KESAMBI, (KC Online).-

BTN Property Expo awal tahun mencatat transaksi Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) sebesar Rp 106 miliar dengan jumlah unit yang terjual sebanyak 807 unit rumah.

Deputy Branch Manager BTN Cirebon, Tri Indrianto mengungkapkan, pembiayaan yang terhimpun dalam Property Expo 2018 ini, menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian perumahan.

“Sekali pun berbarengan dengan tahun politik, 2018 ini untuk pasar property masih sangat menjanjikan. Ini masih bisa kita lihat dari transaksi dalam ajang BTN Property Expo di awal tahun yang bisa menghasilkan pembiayaan lebih dari Rp 106 miliar,” ungkap Tri Indrianto kepada KC pada sela penutupan BTN Property Expo di Trans Mart Cirebon, Minggu (11/3/2018).

Tri menyebutkan, hampir dari sekitar 80 persennya untuk pembiayaan rumah subsidi, sedangkan dari 20 persennya untuk pembiayaan kredit rumah komersil. “Dari hasil transaksi pembiayan rumah relatif hampir mencapai target. Dengan prosentasi, 70-80 persennya untuk pembiayaan kredit rumah subsidi,” ujarnya.

Pihak BTN Cirebon, lanjutnya, tak tertutup kemungkinan akan kembali menggelar Property Expo yang sama pada tahun ini. “Kita upayakan dalam setahun ini ada dua kali lagi pameran perumahan,” tegasnya.

Ketua REI Wilayah Cirebon, H Wawan Setiawan mengaku optimistis jika target transaksi hingga akhir digelarnya Property Expo bisa menembus Rp 110 miliar.

“Sekali pun pelaksanaannya (Property Expo/Trans Mart) di sini kurang memungkinkan. Akan tetapi, kalau melihat dari masih tingginya masyarakat untuk memiliki hunian, kami optimistis pencapaian target transaksi hingga malam nanti (Minggu) bisa tembus hingga Rp 110 miliarnya,” ujar H Wawan.

Dalam kesempatan itu, H Wawan mengatakan, masih belum ditetapkannya aturan pemerintah terkait ketentuan pembangunan rumah subsidi tahun 2018 ini.

“Seperti halnya dalam perubahan pola atauran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PEUPERA) dalam menjaga kualitas dan spesifikasi rumah subsidi tahun ini yang masih belum juga bisa ditetapkan. Padahal, ini sangat tunggu kalangan pengembang untuk kembali melanjutkan pembangunan rumah subsidi,” ungkapnya.

Menurutnya, aturan baru Kementerian PUPERA, dalam mengatur rumah subsidi lebih layak memang diperlukan. “Kita sebenarnya ingin mengetahui penetapan atau aturan barunya nanti yang akan dibuatnya. Sehingga kalangan pengembang pun tidak harus sampai menunggu aturan baru tersebut,” tandasnya.(Epih)