Warga membuat dapur umum untuk korban banjir, Senin (12/3/2018)/KC Online.*

KEJAKSAN, (KC Online).-

Pemerintah Kota Cirebon berharap kepada berbagai elemen terutama di kawasan komersial untuk bisa membuat resapan air (biopori) lebih banyak. Selain mengantisipasi banjir, resapan juga berfungsi sebagai cadangan penyimpan air sehingga tidak melimpah keluar jika terjadi kelebihan pasokan.

Pjs Walikota Cirebon, Dedi Taufik menyebutkan, menghadapi bahaya dampak banjir terutama bagi kawasan perdagangan khususnya di Jalan Cipto Mangunkusumo. Hal tersebut menjadi perhatian serius dengan penanganan yang harus cepat dilakukan termasuk dalam upaya mengantisipasi banjir yang kerap terjadi musiman.

“Kami minta untuk areal komersial di jalur utama Kota Cirebon wajib membuat resapan. Buatlah biopori yang banyak sehingga tanah yang ada ikut menyerap air mengalir. Karena berdasarkan peninjauan, masih banyak bangunan komersial yang menutup seluruh tanahnya,” ungkap Dedi, saat menggelar rapat bersama SKPD terkait dengan sejumlah pengusaha di rumah dinas walikota, Senin (11/3/2018).

Dedi menambahkan, resapan air sangat diperlukan sehingga air tidak secara keseluruhan mengalir ke sungai. Menurutnya, sungai yang dimiliki saat ini banyak diganggu oleh bangunan yang masuk ke daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, kata dia, sungai tidak dapat menampung apalagi bila ditambah dengan banyaknya sampah.

“Pantas bila kemudian bila hujan datang air cepat memenuhi saluran sehingga pada daerah padat dan rendah seperti Jalan Cipto terkena banjir. Pengadaan biopori diharapkan dapat membantu mengurangi dampak banjir maupun kemarau. Jika ini tidak dilaksanakan, maka kami tidak akan segan untuk menindak tegas dari proses perizinan,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Asisten administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Yoyon Indrayana. Dia mengatakan, sebagian besar kawasan komersial pada lokasi usaha minim akan biopori. Padahal, di kawasan protokol terutama Jalan Cipto Mangunkusumo menjadi salah satu daerah resapan.

Seharusnya, kata Yoyon, mulai dari 40 sampai 60 persen kawasan dunia usaha harus disisakan dan memiliki biopori sehingga dampaknya banjir dapat berkurang. Selain itu, kata dia, pelaku usaha harus ikut membantu menangani banjir dengan membuat saluran agar tetap bersih.

“Upaya lainnya yakni membersihkan saluran yang ada di sekitar lokasi tempat usahanya. Sehingga pelaku usaha harus ikut berperan untuk membuat resapan atau biopori. Sisihkan lahan usaha untuk membuat resapan sehingga air tidak semua ke sungai,” ungkapnya.

Menurutnya, perlu penanganan komperhensif dengan melibatkan semua pihak menangani persoalan banjir. Salah satunya adalah pemanfaatan air sehingga bukan menjadi bencana.

“Penanganan yang baik bukan hanya menyelamatkan warga ketika musim penghujan tapi juga musim kemarau. Caranya tentu salah satunya dengan pembuatan biopori seperti yang menjadi gagasan,” tandasnya.

Gagasan tersebut tentunya disambut baik sejumlah elemen terkait. Termasuk dukungan datang dari elemen pengusaha yakni Thomas selaku General Manager Gramedia. Dirinya siap untuk membuat biopori di kawasan dunia usaha. Namun, pihaknya meminta agar support dari pemerintah yang menginisiasi sehingga semua pelaku usaha melakukan hal sama.

“Kami sudah menerapkan syarat untuk membuat bangunan yang seperti diajukan oleh dinas terkait,” kata Thomas.

Penanganan Cepat

Salah satu upaya tindakan cepat dalam penanganan banjir, Pemkot meminta agar dapur umum selalu siap selama musim penghujan. “Jangan sampai ada masyarakat yang terkena banjir mengalami kelaparan,” tegas Dedi, di sela meninjau dapur umum yang dibangun di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPA) Kota Cirebon. Dedi bersama jajaran, melakukan peninjauan korban banjir di kawasan Suradinaya, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

Mengingat, hingga sekitar pukul 01.00 hingga 04.00 WIB, warga yang terdampak banjir masih mengalami kelaparan karena kedinginan dan belum mendapatkan bantuan. Dedi pun selanjutnya memerintahkan agar dapur umum segera dibangun.

Namun karena dapur umum masih dibangun di DSPPA, Dedi pun meminta agar ke depannya dapur umum dibangun di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi banjir. Sehingga bisa dijangkau warga dengan mudah. “Memudahkan pula untuk melakukan koordinasi dan distribusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DSPPA Kota Cirebon, Jamaludin mengungkapkan, dibangunnya dapur umum di kantor DSPPA Kota Cirebon dikarenakan di tempat tersebut peralatannya lebih lengkap. “Selain itu kami juga belum menemukan lokasi yang tepat untuk dibangunnya dapur umum tersebut,” ungkap Jamal.

Namun Jamal mengaku siap untuk menyiapkan dapur umum di tempat yang berdekatan dengan lokasi banjir.
Selain itu, setiap warga yang mengalami kebanjiran juga mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 50 ribu/lima hari untuk satu orang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kantor Penanggulangan Bencana Alam (KPBA) Kota Cirebon, wilayah Suradinaya Utara, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kembali diterjang banjir. Air mulai masuk ke rumah warga pada Sabtu, 10 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB.

Penyebabnya, meluapnya aliran sungai kanal banjir di Kota Cirebon akibat intensitas hujan yang tinggi. Akibatnya rumah warga terendam banjir dan 96 KK atau 384 jiwa terkena dampak banjir tersebut. Bahkan ada dua lansia yang akhirnya dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah tidak sehat.(Mamat)