Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Kuningan, HM Budi Alimudin . Eman/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).-

Sebanyak 192 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum setelah mendapat pembinaan dari pemerintah daerah setempat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Kuningan, HM Budi Alimudin, Selasa (10/7/2018) mengemukakan, suatu desa atau kelurahan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum apabila memenuhi minimal enam kriteria.

Yakni selain pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90 persen, juga tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta angka kriminalitas dan kasus narkoba rendah. Ditambah tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan serta memiliki kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Termasuk Desa Cikananga Kecamatan Garawangi yang dinyatakan telah memenuhi kriteria persyaratan penilaian tersebut. Sehingga diikutsertakan untuk mengikuti lomba desa sadar hukum tingkat provinsi,” katanya.

Budi mengungkapkan, dalam pelaksanaan sosialisasi desa dan kelurahan sadar hukum, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri, unsur kepolisian serta pejabat maupun lembaga terkait lainnya.

“Dengan dilaksanakannya sosialisasi desa/kelurahan sadar hukum ini, diharapkan aparat desa maupun masyarakat yang ada di daerah masing-masing dapat mengimplementasikan nilai-nilai positif dari setiap materi pembinaan yang disampaikan masing-masing narasumber,” katanya.

Membangun budaya hukum

Disebutkannya, dari hasil pembinaan desa/kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan sejak 2013 hingga sekarang, tercatat tingkat provinsi yang sudah dibina mencapai 239 desa/kelurahan. Sementara yang belum mendapat pembinaan sebanyak 137 desa/kelurahan.

Kemudian yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 192 desa dan 5 kelurahan. Kemudian terdapat 169 desa dan 10 kelurahan yang sudah dibina, namun belum ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

“Ditetapkannya desa/kelurahan sadar hukum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam mewujudkan budaya hukum di tengah masyarakat, melalui penyuluhan langsung dan tidak langsung,” katanya. (Eman/KC Online)