Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Penilaian Wilayah Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2018 se-Wilayah III Cirebon, di Hotel Grage Sangkan Kuningan, Selasa (10/7/2018). Erix/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Penilaian Wilayah Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2018 se-Wilayah III Cirebon, di Hotel Grage Sangkan Kuningan, Selasa (10/7/2018).

Kegiatan tersebut untuk memotivasi dan mengapresiasi peran aktif para kader pajak, wajib pajak, penggerak taat pajak, pemerintah daerah, kecamatan, serta Kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) dalam menyukseskan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kegiatan penilaian ini diikuti perwakilan dari 20 besar peserta hasil seleksi APKB di Wilayah III Cirebon. Yakni Kabupaten Kuningan untuk kategori kabupaten, kemudian di kategori kecamatan, terdiri dari Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon I Sumber, Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, UPTD-P3D Wilayah Kabupaten Majalengka, UPTD-P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, UPTD-P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, UPTD-P3D Wilayah Kabupaten Kuningan. Ditambah kategori kader taat pajak, Aliman, dari Kabupaten Cirebon I Sumber, Palimanan, Tyas Nur Indahsari, dari Kabupaten Cirebon II Ciledug, Ciledug, Wariah, dari Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Anjatan dan Asep Sopandi, dari Kabupaten Cirebon I Sumber, Susukan.

Bupati Kuningan, H. Acep Purnama mengemukakan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan upaya secara baik dan dengan penuh kesungguhan dalam memotivasi masyarakat, supaya menjadi warga yang sadar dan taat membayar pajak.

“Hal itu telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti berkoordinasi dengan Sat Lantas Polres Kuningan, juga instansi terkait lainnya dengan menyelenggarakan operasi kendaraan dengan sistem pelanggar PKB harus bayar di tempat. Kemudian menyosialisasikan budaya taat PKB, dari tingkat daerah, kecamatan, sampai ke desa-desa dan sebagainya,” tuturnya.

Sementara, Kasi Pendapatan dan Penetapan CPPD Kuningan, Yus Muhammad Nizar, menyebutkan, ketentuan pemberian penghargaan untuk pemerintah kabupaten/kota itu, di antaranya memiliki kebijakan konkrit yang langsung berkaitan dengan dukungan keberhasilan pemungutan PKB terhadap para wajib pajak, yang dibuktikan dengan kebijakan tertulis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian memiliki kebijakan anggaran untuk turut memfasilitasi pencapaian target perpajakan daerah provinsi, memiliki agenda yang jelas guna memanfaatkan forum formal pemerintahan maupun satuan lingkungan/dusun/rukun warga (RW)/rukun tetangga (RT), dan aktivitas umum untuk mendorong peningkatan kesadaran para wajib pajak di daerah provinsi dan sebagainya.

“Ini menjadi parameter penilaian, utamanya penciptaan inovasi oleh kota dan kabupaten yang mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya.(Erix/KC Online)