SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) saat melakukan sweeping di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (9/7/2018).* Mamat/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) melakukan aksi “sweeping” ke Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (9/7/2018). Dengan dikawal aparat keamanan, mereka menyisir satu per satu ruangan dari mulai ruang komisi dan ruang rapat utama, guna memastikan keberadaan anggota DPRD.

Meski sudah melakukan “sweeping” ke sejumlah ruangan kerja anggota dewan, namun tidak bertemu satu pun anggota dewan di ruangan yang dimaksud.

Aksi mahasiswa itu dilakukan lantaran ketidakpuasan mereka dan ketidakpercayaan terhadap para anggota dan pimpinan DPRD yang tidak sedang berada di tempat atau sedang tugas kedinasan ke luar kota.

Kendati mereka sebelumnya telah ditemui salah seorang anggota DPRD, yakni Jafarudin, namun mereka merasa tidak puas dengan jawaban dan tuntutan yang diajukan, karena dianggap bukan bagian dari ranah yang membidangi permasalahan yang menjadi tuntutan.

“Kami hanya meminta audiensi dan pertanggungjawaban atas tuntutan kami. Kinerja mereka (DPRD) patut dipertanyakan lantaran terlalu banyak menghamburkan uang rakyat,” ungkap salah seorang mahasiswa dalam orasinya, Ricki.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan, mahasiswa menuntut dan mempertanyakan kinerja DPRD perihal tupoksinya selaku pengawasan, legislasi dan penganggaran. Mereka menyoroti khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Kota Cirebon yang dianggap telah banyak permasalahan dalam pelaksanannya.

Mereka juga mempertanyakan kinerja DPRD perihal sikap politik dalam banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Cirebon.

“Kami mempertanyakan pelaksanaan Pilkada 2018 yang telah berlangsung tidak lepas dari banyaknya penyelewenangan. Terutama persoalan teknis yang terjadi di sejumlah wilayah pada pelaksanaan pemungutan suara sehingga terjadi gejolak. Jadi sikap politik DPRD seperti apa atas kejadian ini,” ungkap mahasiswa lainnya.

Dalam hal ini, mereka juga mempertanyakan kinerja DPRD yang sudah membentuk dan mengesahkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan Pilkada Kota Cirebon.

“Atas kejadian ini, seakan mereka idak bertindak. Ketika adanya ketimpangan yang terjadi, seharusnya DPRD yang memiliki fungsi kontrol dan anggaran dapat ikut serta mendukung  kondusivitas yang terjadi dalam pemilu tersebut,” ungkapnya.

Mereka juga menyayangkan ketikdakprofesionalan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Panwaslu. Mahasiswa menysinyalir adanya ketidakbecusan dalam bekerja dan hanya mampu menghabiskan anggaran yang mencapai puluhan miliar.

Karena, berbicara sebuah lembaga institusi yang dilindungi oleh negara, seharusnya dapat mengawasi apa yang terjadi di daerah, jangan hanya menghambur hambur-hamburkan uang negara yang dibayar oleh rakyat.

“Di sini kami tetap berada di garda depan apabila demokrasi negeri ini dibuat menjadi bahan kesewenang-wenangan pemerintah atau peguasa,” ujarnya lagi.

Oleh karenanya, lanjut dia, dalam hal pemilu tidak mendukung atau memihak calon manapun. Karena bukan bicara soal kontestasi ataupun siapa saja peserta pemilunya atau siapa yang akan memimpin Kota Cirebon ini.

“Kami melakukan aksi ini sebagai tindakan pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kami tetap akan melakukan aksi atas tindakan pencegahan karena konstalasinya akan lebih panas lagi dari  pilkada, yakni Pileg dan Pilpres 2019,” tambah dia.(C-13/Andi)