SEJUMLAH penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan keluar usai melakukan penggeledahan di Lapas Klas 1A Sukamiskin, Bandung, Rabu (25/7/2018). Penyidik KPK membawa sejumlah berkas dan barang bukti usai pemeriksaan di Lapas Sukamiskin terkait pengembangan kasus OTT suap Kalapas Sukamiskin serta membuka segel kamar Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardhana. PRLM/KC Online

JAKARTA, (KC Online).-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap upaya ¬revitalisasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal ¬Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bersifat reaktif dan insidental.

Mengingat kajian dan saran perbaikan mengenai¬ pengelolaan lembaga pemasyarakatan telah ¬diterbitkan KPK pada 2011, tetapi hingga kini tak ¬juga diimplementasikan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa koordinasi pencegahan antara KPK dan Ditjen Pas tengah dibahas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Utami beserta jajaran datang ke KPK dan membahas upaya perbaikan dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan. Ini merupakan bentuk konkret dari konsep penindakan dan pencegahan secara terintegrasi.

”Sebelumnya, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan terkait dengan fasilitas, perlakuan khusus, akses, dan lain-lain. Oleh karena itu, KPK memahami bahwa kondisi lapas yang memprihatinkan tersebut perlu dibenahi bersama.
Melalui tugas pen¬cegah¬an KPK, kami melakukan koordinasi antara Deputi Bidang Pencegahan serta tim dan Dirjen Pas di KPK, pagi ini (kemarin),” ucapnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/7/ 2018).

Ia menuturkan, beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Satu di antaranya, KPK berharap, Dirjen Pas melakukan perbaikan menyeluruh terkait dengan tata kelola lapas dan rutan dengan memperhatikan pula rekomendasi KPK yang pernah disampaikan pada 2010-2011.

Dalam pertemuan tersebut, kata Febri, Dirjen Pas mengakui bahwa masalah saat ini adalah kelebihan kapasitas yang mencapai 200 persen. Kemudian bercampurnya narapidana berbagai tindak pidana, uang makan Rp 15.000 per hari, serta kedekatan petugas dan napi.

Masalah lainnya adalah terpengaruhnya petugas oleh napi, terutama napi korupsi, narkoba, dan terorisme. Karena itu upaya revitalisasi diharapkan berjalan efektif.

”Langkah selanjutnya, KPK menyerahkan hasil lengkap observasi tahun 2010 dan Ditjen Pas menyerahkan data prog¬ram revitalisasi lapas dan rutan. Selain itu, KPK berencana membentuk tim di Kedeputian Bidang Pencegahan,” katanya.

KPK juga meminta agar upa¬ya perbaikan dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak hanya bersifat reaktif dan insidental. Sebelumnya, KPK pernah melakukan kajian, me¬nyampaikan paparan, hingga menyurati presiden me¬nyangkut perbaikan lapas.

”KPK mengirimkan surat kepada presiden tertanggal 18 Mei 2011 perihal keterlambatan implementasi saran dan perbaikan KPK terkait layanan kemasyarakatan. Di dalam surat tersebut, kami sampaikan bahwa KPK telah melakukan observasi terhadap layanan masyarakat di lapas sejak 2009.
Terdapat 8 temuan dalam observasi itu disertai saran dan perbaikan telah dipaparkan ke jajaran Ditjen Pas pada Februari 2010. Kemudian, KPK menerima action plan dari Ditjen Pas pada April 2010. Namun, terdapat temuan keterlambatan proses implementasi,” ujarnya.

Komisi antirasywah berha¬rap, apa yang pernah terjadi pada 2010-2011 tidak terulang kembali. Soalnya, salah satu syarat perbaikan dapat dilakukan adalah kesungguhan pimpinan instansi dan jajarannya untuk membangun pencegahan korupsi.

”Upaya pencegahan membutuhkan keseriusan yang sama dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami sampaikan sejak awal, jika serius lakukan pembenahan, harus konsisten. Tentu perbaikan-perbaikan hanya bisa dilaku¬kan kalau pemetaan masalahnya benar,” tuturnya.

Temuan dan saran

Dalam kajian tersebut dibahas dua aspek, yaitu temuan secara kelembagaan dan tata laksana. Aspek kelembagaan, KPK menemukan, belum ada kode etik dan perilaku khusus di Ditjen Pas. Saran perbaikan dari KPK adalah Ditjen Pas menerbitkan kode etik dan pe¬rilaku khusus.

Sementara, di ranah tata laksana, temuan KPK di antaranya rendahnya tingkat keterbukaan informasi tentang mekanisme pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam hal ini, KPK menyarankan agar Ditjen Pas menyediakan layanan informasi tentang pemberian hak-hak secara transparan yang berbasis teknologi informasi, baik kepada warga binaan pemasyarakatan maupun keluarga mereka.

Kemudian masih rendahnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan. Atas temuan itu, KPK memberi saran perbaikan agar Ditjen Pas membuat sistem informasi manajemen sesuai dengan permenkumham yang terkait.

Temuan lainnya adalah tidak ada aturan internal yang meng¬atur pengukuran kepuasan pengunjung. KPK menyaran¬kan agar Ditjen Pas membuat peraturan internal untuk meng¬ukur kepuasan pengunjung dan pelaksanaan peng¬ukuran.

Hal penting lainnya adalah tidak efektifnya sarana peng¬adu¬an yang tersedia saat ini. KPK menyarankan agar selain memperluas sarana pengaduan melalui surat elektronik, SMS, ataupun sarana lainnya, Ditjen Pas perlu memastikan efektivitas sarana pengaduan.

Hasil observasi lainnya, KPK menemukan tingkat hunian yang melebihi kapasitas. KPK pun menyarankan agar Ditjen Pas perlu membuat rencana tingkat hunian yang melebihi kapasitas.
Temuan lainnya masih lemahnya pengawasan melekat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil Survei Integritas Sektor Publik 2008.

KPK menyarankan agar Ditjen Pas membangun sistem peng¬awasan internal yang efektif terhadap petugas-petugas pemasyarakatan dan segera mengambil langkah-langkah koreksi jika terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi.(PRLM/KC Online)