Susilo Waluyo

CIREBON, (KC Online).-

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon mengimbau kepada para bakal calon legislatif (bacaleg) agar tidak mencuri start kampanye dalam Pileg 2019 mendatang. Jika itu dilanggar, konsekuensinya tentu akan bisa berbenturan dengan aturan, bahkan bisa masuk kepada ranah pidana jika merujuk kepada aturan pemilu.

“Sanksinya telah diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 276 ayat dua UU Pemilu. Sanksinya bisa dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” jelas Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo, Selasa (8/8/2018).

Disebutkan Susilo, menyikapi perihal curi start kampanye khususnya bagi para bacaleg memang mulai marak dan terjadi yang dilandasai berbagai alasan. Mulai dari ketidaktahuan hingga adanya unsur kesengajaan.

Oleh sebab itu, imbauan dan sosoalisai harus gencar dilaksanakan agar kemungkinan terburuk tidak terjadi di Kota Cirebon. Terutama menyoroti perihal banyak bertebarannya sejumlah gambar yang mengarah kepada kampanye bakal calon legeslatif di media sosial.

Menurutnya, gambar-gambar yang bertebaran di media sosial tersebut sebelum jadwal kampanye merupakan bentuk pelanggaran pemilu.

“Sesuai PKPU, tahapan kampanye pemilu dilaksanakan tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019 mendatang. Untuk itu kami mengimbau kepada partai politik dan para bacaleg agar tidak melanggar tahapan masa kampanye,” katanya.

Oleh karenanya, Susilo menambahkan, pihaknya mengaku tidak akan segan menindak bagi para bacaleg yang nakal dan cenderung mencuri start kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan. Sehingga, bagi yang melakukan pemasangan alat peraga atau menyebar bahan kampanye, baik itu di dunia nyata ataupun di media sosial akan dilakukan penindakan.

“Apalagi di dalamnya mengandung visi misi dan program, serta memuat lambang partai, nomor urut dan atau dapil di luar jadwal kampanye, itu mengandung unsur pelanggaran. Tentu akan ditindaklanjuti. Tidak tanggung-tanggung, sanksi pidana bakal menjerat para bacaleg nakal yang tidak tertib aturan,” katanya.

Verifikasi bacaleg

Seperti diketahui, KPU Kota Cirebon juga masih melakukan tahap verifikasi kelengkapan dan keabsahan para bacaleg yang didaftarkan oleh masing-masing partainya. Nantinya, jika mereka lolos dalam tahapan tersebut maka akan ditentukan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan diumumkan pada 12 Agustus 2018 mendatang.

Namun demikian, meski mereka telah lolos dalam fase verifikasi kelengkapan, namun terlebih dahulu akan dipublikasikan kepada masyarakat untuk dimintai tanggapan.

“Pengumuman DCS akan dipublikasikan melalui media massa mulai 12-14 Agustus. Dalam waktu itu, nanti masyarakat akan menilai kelayakan dari para bacaleg untuk dimintai tanggapannya. Contohnya jika yang bersangkutan memiliki kekurangan persyaratan seperti sakit dan menjadi pengedar narkoba, seperti dalam aturan di PKPU,” ungkap Divisi Bidang Teknis KPU Kota Cirebon, Moch Arief.

Arief menjelaskan, proses verifikasi keabsahan yang dilakukan sudah hampir rampung dilakukan hingga batas waktu 7 Agustus 2018. Tahap selanjutnya, kata Arief, KPU akan melaksanakan penyusunan dan penetapan DCS pada 7-12 Agustus yang dilanjutkan dengan pengumunan di media masa.

Nantinya, sambil menunggu masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang dimaksud, nantinya akan dimintai klarifikasi ke parpol yang bersangkutan perihal bacaleg yang mendapatkan catatan atau tanggapan dari masyarakat.

“Di sini masyarakat bebas memberikan tanggapan dan masukannya kepada calon yang diindikasikan menyalahi aturan. Jangan khawatir, kami merahasiakan identitas pelapor asal dalam memberikan masukannya sesuai mekanisme,” ungkapnya.(C-13)