KPU Kota Cirebon menggelar rapat pembukaan kotak suara untuk mengeluarkan alat bukti guna kepentingan lanjutan sidang gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi, Selasa (21/8/2018).* Mamat/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Sebanyak 73 kotak suara hasil Pilkada Kota Cirebon akhirnya dibuka.  Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dalam rapat lanjutan dengan agenda mengeluarkan alat bukti dalam kotak suara untuk kepentingan sengketa penyelesaian hasil pemilihan walikota dan wakil walikota di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/8/2019).

Namun, dalam rapat yang digagas KPU Kota Cirebon diwarnai dengan aksi walk out (keluar ruangan) dari salah satu peserta pilkada, yakni tim kampanye (timkam) pasangan calon nomor 1, Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo (OKE). Selama berjalannya sidang, timkam OKE juga menyatakan menolak secara tertulis atas kesepakatan pembukaan kotak suara tersebut.

Perwakilan tim pemenangan Bamunas-Edo (OKE), Moch. Jamal menyatakan, dengan tegas pihaknya menolak walaupun beralasan apa pun.

Dia menilai, proses pembukaan kotak suara yang dilakukan sangat disesalkan meski diklaim telah sesuai aturan. Mengingat hal tersebut masih dalam tahapan perjalanan proses hukum yang hingga saat ini masih bergulir dalam proses sengketa persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“Sesuai dengan aturan yang ada di PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 71 yang menyebutkan harus memenuhi unsur terdiri dari saksi. Hanya saja, masih terdapat risalah bahwa dalam pembukaan kotak suara diperbolehkan. Namun, menurut kami itu pun tergantung persepsi soal aturan,” ungkapnya.

Dikatakan Jamal, kotak suara sudah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian sebagai alat bukti. Dengan apa yang terjadi saat ini pun, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat ke KPU Kota Cirebon terkait dengan pembukaan kotak suara.

“Apa pun yang dilakukan, kami tidak akan menerima. Kami tidak masalah dibuka apabila sudah disetujui oleh MK. Dan KPU belum memberikan bukti persetujuan dari MK,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani mengatakan, rapat yang digelar merupakan agenda lanjutan rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Dalam pelaksanannya pun dihadiri oleh sejumlah pihak, seperti Bawaslu, kepolisian, serta tim kampanye paslon. Pembukaan kotak suara dalam rangka untuk mengambil bukti C1 Plano, C1 KWK dan DAA. Hal itu sebagai bukti pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi.

Berubah atau tidak?

“Rapat sudah disepakati bersama. Bawaslu memberikan masukan untuk dilanjutkan mengambil berkas pada 73 kotak,” kata Emir kepada awak media.

Emir menyebutkan, pihaknya memerlukan beberapa formulir seperti C1 Plano, Formulir C1 KWK dan Formulir DAA sebagai alat bukti. Dia menjelaskan, terdapat delapan salinan rekap C1 atau C, jika ada yang berubah semua harus diubah. Misalkan data KPU berubah, jelas semua berubah. Oleh karenanya, proses tersebut untuk saling menguatkan.

“Kita sandingkan untuk memastikan bahwa tuduhan penggelembuangan atau kecuranagan tidak terbukti. Bisa dilihat, 73 TPS apakah ada yang berubah atau tidak,” ujarnya.

Emir menjelaskan, pihaknya pun akan memberikan salinan bukti tersebut kepada Bawaslu, kepolisian dan tim kampanye. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pihaknya dalam singkronisasi data alat bukti untuk menyiapkan ke MK.

“Langkah selanjutnya, berdasarkan PKPU tentang rekapitulasi setelah ini melaksanakan penggandaan ke Kantor Pos untuk dikirimkan ke MK yang akan dilaksanakan Kamis 24 Agustus 2018. Dan pembukaan kotak hari ini diselesaikan,” jelasnya.

Menyinggung terkait walk outnya tim kampanye paslon nomor urut 1 saat rapat pembukaan kotak suara, Emir menuturkan, pada PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 71 KPU menyebutkan, dalam rangka membuka kotak suara harus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau kabupaten/kota dan kepolisian.

“Jadi, kami mengundang tim kampanye sebagai bentuk rasa menghormati dan bentuk transparansi kami. Ada pun mereka menerima dan menolak, tidak menjadi masalah,” tandasnya.(C-13)