WORKSHOP Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes, di RM Raja Sea Food, Bandorasawetan, Kecamatan Cilimus, Selasa (25/9/2018). Erix/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).-

Seluruh kepala desa dan camat di Kabupaten Kuningan dibekali pelatihan Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), di RM Raja See Food, Bandorasawetan, Kecamatan Cilimus, Selasa (25/9/2018).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dadang Supardan, saat membuka kegiatan tersebut mengemukakan, penggunaan aplikasi Siskeudes merupakan langkah strategis sebagai upaya pencegahan dini terjadinya penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa dan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Disisi lain juga sebagai pelaporan dana desa yang merupakan bagian dari laporan keuangan daerah,” katanya.

Ia pun meminta seluruh kepala desa untuk dapat menggunakan dan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Kemudian meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan komponen masyarakat lainnya. Sehingga bisa saling membantu menguatkan dalam upaya mencapai tujuan bersama.

“Tingkatkan juga koordinasi dengan camat dan SKPD terkait. Agar pelaksanaan kegiatan dapat bersinergi dengan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Kemudian lakukan penatausahaan dengan baik dan benar, sehingga mampu meminamilisir kesalahan yang mungkin terjadi,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang mengusung tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel ” dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudeus ini mengemukakan, berkaitan dengan latar belakang filosofi UU Desa, yaitu adanya krisis keadilan dan kesenjangan yang timpang antara pusat dan daerah, kota dan desa.Dengan tujuan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

“Adapun subtansi Dana Desa sebagai retribusi negara kepada desa, pengakuan dan penghormatan negara kepada desa, serta mandat kewenangan lokal dan pembangunan dari negara kepada desa,” katanya.

Menurutnya Siskeudes dibutuhkan, sebagai bentuk akuntabilitas keuangan desa, kompleksitas transaksi keuangan desa dan permintaan laporan keuangan desa.

Kemudian untuk data bersifat portable, cukup dengan satu kali input akan menghasilkan berbagai dokumen dan laporan terkait keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan serta laporan realisasi APBDesa, kekayaan milik desa, realisasi per sumber dana dan kompilasi tingkat pemerintah daerah.

“Aplikasi ini proses instalasinya hanya 5 menit, untuk spesifikasinya kebutuhan hardware komputer minimalis. Yang penting ada OS Windows dan MS Office Access, bisa stand alone dan online, tergantung kondisi Pemda,” katanya.(Erix/KC Online)