ilustrasi

INDRAMAYU, (KC Online).-

Sebanyak 15 pelanggar peraturan daerah (perda) No 7 tahun 2005 jo No 15 tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol (mihol), Jumat (7/9/2018) kemarin, menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Indramayu.

Sidang tipiring yang dipimpin hakim tunggal, Adil, SH dan PP, Febri Anindyasari, SH berjalan lancar.

Ditemui KC Online, Kepala Satpol PP Kab. Indramayu, H Munjaki melalui Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Sat Pol PP Kab.Indramayu, Kamsari Sabarudin mengatakan, sidang tipiring di Pengadilan Negeri Indramayu dihadiri sebanyak 15 orang dari 21 orang pelanggar perda mihol yang disidangkan oleh penyidik PNS pada Satpol PP Kab.Indramayu, rencananya enam pelanggar perda mihol yang tidak hadir dalam sidang akan dipanggil untuk kali kedua pada persidangan berikutnya.

Apabila keenam pelanggar perda mihol tersebut tidak hadir, akan dipanggil lagi untuk kali ketiga dan manakala pada panggilan kali ketiga ternyata tidak hadir maka akan dilakukan upaya pemanggilan paksa dengan cara meminta bantuan kepada penyidik Polres Indramayu selaku Korwas PPNS untuk menghadapkan para pelanggar perda mihol ke sidang pengadilan. “Kami berharap, ke-enam pelanggar perda mihol yang tidak datang kali ini dapat menghadiri panggilan sidang berikutnya,” imbaunya.

Menurut dia, masing-masing kisaran denda yang akan dikenakan terhadap para pelanggar perda mihol cukup bervariasi sesuai dengan jumlah barang bukti mihol serta alasan maupun jawaban para pelanggar itu sendiri dihadapan hakim, mulai Rp 300 ribu, Rp 750 ribu, Rp 2 juta hingga Rp 6 juta dengan total denda sebagai pendapatan negara atau daerah dalam sidang tipiring diatas Rp 15 juta.

Dengan harapan, melalui penindakan tegas semacam ini dapat memberikan efek jera atau minimal peredaran mihol di wilayah Kab.Indramayu menjadi berkurang dan para pelanggar perda mihol tidak lagi bisa menyetok banyak karena merasa khawatir sewaktu-waktu terkena razia yang dilakukan Pol PP. “Dalam upaya menegakkan perda mihol, pihaknya tidak ada kompromi dengan para pelanggar perda mihol yang ada diwilayah Kab.Indramayu,” terangnya.

Masih kata Kamsari, disamping menegakkan perda dan dituntut menegakkan kebijakan pemerintah daerah, Sat Pol PP memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Sehingga, penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar. Karenanya, dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya peran aktif dari seluruh kalangan masyarakat.

Sesuai dengan tupoksinya, seorang Pol PP harus lebih mengedepankan sikap yang persuaship, dialogis serta humanis dibarengi dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang tupoksi Sat Pol PP. “Salah satu, tupoksi Sat Pol PP lebih bersifat kedaerahan dibarengi dengan kebijakan yang diembannya didominasi oleh peraturan daerah berupa perda maupun perbup,” pungkasnya.(Ratno/KC Online)